Rubarubu #250 – GIANTS, The Global Power Elite: Membaca Kekuasaan Kapitalisme Global

Rubarubu #250

GIANTS, The Global Power Elite:

 Membaca Kekuasaan Kapitalisme Global

Pada Januari 2017, Oxfam mengumumkan angka yang membuat banyak orang terperanjat: jumlah lelaki yang kekayaannya setara dengan separuh umat manusia termiskin turun dari enam puluh dua menjadi hanya delapan orang dalam setahun. Angka itu kemudian menjadi salah satu titik isu penting bagi sebuah buku yang terbit setahun setelahnya, Giants: The Global Power Elite karya Peter Phillips (Seven Stories Press, 2018), yang mengutip data Oxfam itu dalam deskripsi bukunya. Sembilan tahun kemudian, pada Januari 2026, Oxfam melaporkan bahwa kekayaan seluruh miliarder dunia mencapai rekor US$18,3 triliun, jumlah miliarder melampaui 3.000 orang untuk pertama kalinya, dan dua belas orang terkaya kini memiliki lebih banyak daripada separuh umat manusia (Oxfam International, 2026). Jumlah orangnya berubah, tetapi kegelisahannya tidak: dunia yang sama, dengan pintu keputusan yang kian sempit.

Namun Phillips tidak sekadar menghitung kekayaan. Ia mengajukan pertanyaan yang lebih sunyi dan lebih sulit dijawab: bukan berapa banyak yang dimiliki segelintir orang, melainkan siapa yang duduk di ruangan tempat keputusan tentang ke mana modal dunia mengalir itu dibuat, siapa yang membantu mereka berpikir, siapa yang menjaga mereka, dan siapa yang membuat semua itu terasa wajar bagi kita semua. Bukunya menelusuri empat peran, yakni para pengelola modal, para fasilitator kebijakan, para pelindung bersenjata, dan para ideolog media, lalu menutupnya dengan seruan tentang gerakan demokrasi dan sebuah surat terbuka kepada mereka yang berkuasa. Susunan bab dari pengantar William I. Robinson sampai Postscript memang mengikuti urutan itu (Maret, 2021).

Untuk memahami mengapa buku ini ditulis dengan cara demikian, ada baiknya mengenal penulisnya. Peter Phillips meraih gelar sarjana ilmu sosial dari Santa Clara University pada 1970, lalu Ph.D. sosiologi dari University of California, Davis pada 1994. Disertasinya berjudul A Relative Advantage: Sociology of the San Francisco Bohemian Club, sebuah studi tentang klub privat kaum berpengaruh di San Francisco yang dikenal dengan perkemahan musim panasnya, Bohemian Grove (SourceWatch, n.d.; Sonoma State University, n.d.). Sejak awal, dengan kata lain, Phillips adalah sosiolog yang tertarik pada satu hal: bagaimana orang-orang berkuasa saling bertemu, saling mengenal, dan saling membentuk lingkaran. Giants adalah versi global dari rasa ingin tahu yang sama.

Tulisan ini bukan ringkasan bab demi bab. Ia mencoba membaca buku itu sebagai satu cerita yang berjalan dalam tiga babak. Babak pertama menelusuri arsitektur kekuasaan yang dipetakan Phillips, dari raksasa keuangan hingga para pelindung dan ideolognya. Babak kedua membawa peta itu ke dunia 2026, dengan data yang tidak ada pada 2018, dan membacanya secara kritis, sebab sebagian tesis Phillips adalah tafsir dalam tradisi sosiologi politik kritis, bukan fakta yang diterima semua orang. Babak ketiga bertanya apa yang dapat kita petik untuk kepemimpinan dan organisasi yang harus lincah sekaligus berani berpihak pada kehidupan. Sepanjang jalan, apa yang dikatakan Phillips, apa yang dikatakan bukti, dan apa yang merupakan tafsir lanjutan penulis tulisan ini dibedakan dengan jelas.

Dari Elite Nasional ke Elite Tanpa Paspor

Cerita ini sesungguhnya dimulai jauh sebelum Phillips. Pada 1956, sosiolog Amerika C. Wright Mills (1916–1962), pengajar di Columbia University yang meninggal pada usia empat puluh lima tahun, menerbitkan The Power Elite. Mills menunjuk pada pertemuan tiga dunia besar dalam masyarakat Amerika, yaitu korporasi, pemerintahan, dan militer, yang makin besar, makin terpusat, dan makin saling terkait, sehingga keputusan-keputusan penting dibuat oleh lingkaran kecil orang yang posisinya memungkinkan mereka melampaui lingkungan orang biasa (Mills, 1956). Tradisi yang disebut power structure research ini bertolak dari kesadaran bahwa kekuasaan berakar pada organisasi, bukan semata pada individu atau partai, dan bahwa untuk memahaminya orang harus memetakan jaringan orang dan lembaga yang sesungguhnya “menjalankan pertunjukan” (Domhoff, 2007, dikutip dalam Maret, 2021).

Phillips memperkenalkan bukunya sebagai lanjutan tradisi itu, dengan satu pertanyaan tambahan: bagaimana jika elite tersebut tidak lagi terutama nasional? Di sinilah peran William I. Robinson, penulis pengantar bertajuk “Who Rules the World?”. Robinson adalah profesor sosiologi di University of California, Santa Barbara, yang juga terkait dengan program studi Amerika Latin dan studi global, serta penulis A Theory of Global Capitalism (2004), Global Capitalism and the Crisis of Humanity (2014), dan kelak The Global Police State (2020). Ia menyebut dirinya scholar-activist, yang mencoba menghubungkan riset dengan perjuangan keadilan sosial. Bagi Robinson, globalisasi bukan sekadar barang yang berpindah lintas negara; yang berubah lebih dalam adalah cara produksi dan akumulasi modal diorganisasikan, sehingga kelas kapitalis yang dulu berwatak nasional telah bertransformasi menjadi kelas kapitalis transnasional (Robinson, 2004; Robinson & Harris, 2000). Dalam pengantarnya ia menyebut Phillips membuka “inner core of 389 individuals” dari lapisan atas kelas itu, yang berdiri di puncak struktur kekuasaan global (Robinson, 2018, hlm. 17, dikutip dalam Maret, 2021).

Pergeseran ini terdengar abstrak sampai kita membayangkannya secara konkret. Sebuah dana investasi yang berbasis di New York dapat memiliki saham perusahaan di London, Jakarta, Johannesburg, São Paulo, atau Mumbai. Sebuah perusahaan dapat memperoleh pendapatan dari puluhan negara, dan orang-orang yang mengambil keputusan ekonominya dapat bertemu di forum global, dewan direksi, konferensi, dan jaringan kebijakan. Phillips tidak mengatakan negara sudah tidak penting. Ia mengatakan sesuatu yang lebih spesifik: pusat gravitasi kekuasaan ekonomi makin sulit dipahami hanya melalui batas negara. Maka pertanyaan “siapa yang memerintah?” perlu diganti dengan pertanyaan yang lebih tajam: siapa yang mampu menentukan pilihan yang tersedia bagi orang lain?

Phillips mendefinisikan global power elite sebagai jaringan nonpemerintah yang terdiri dari orang-orang berpendidikan serupa dan berkepentingan serupa, yang bekerja mengelola, memfasilitasi, dan melindungi kekayaan global serta memastikan pertumbuhan modal berlanjut (Maret, 2021). Ia tidak ragu memakai bahasa keras. Dalam ulasan David Rosen, Phillips menyamakan para miliarder puncak itu dengan “colonial plantation owners” (Phillips, 2018, dikutip dalam Rosen, 2018), sebuah metafora yang dengan sengaja mengingatkan bahwa kekayaan besar selalu punya sejarah, dan sejarah itu tidak selalu bersih. Tetapi ia juga menegaskan bahwa yang menarik baginya bukan orang-orang kaya yang namanya sering muncul di sampul majalah, melainkan mereka yang kekuasaannya melekat pada jabatan, jaringan, dan ruang rapat.

Tujuh Belas Raksasa dan Seratus Sembilan Puluh Sembilan Kursi

Di sinilah Phillips masuk ke jantung bukunya. Ia mengidentifikasi tujuh belas perusahaan pengelola aset, masing-masing dengan lebih dari satu triliun dolar dalam dana kelolaan, sebagai inti keuangan kelas kapitalis transnasional. Pada 2017 firma-firma itu secara bersama mengelola sekitar US$41,1 triliun. Daftarnya berkisar dari BlackRock, Vanguard, dan J.P. Morgan Chase hingga Morgan Stanley. Ciri yang membuat Phillips gelisah bukan hanya ukurannya, tetapi bahwa mereka saling menanam modal, sehingga jaringan kepemilikan itu melingkar dan menyatu (Maret, 2021; Inoue, 2019). Kepada tujuh belas firma itu ia menautkan sekitar 199 orang yang menjadi direksi dan komisaris mereka, yang oleh Phillips disebut managers, para penentu keputusan keuangan pusat dunia. Di antaranya Jamie Dimon dari JPMorgan Chase, Larry Fink dari BlackRock, dan John McFarlane dari Barclays (Rosen, 2018).

Jika bagian ini terasa seperti daftar nama, itulah tepatnya yang menjadi maksud Phillips. Ia mengamati bahwa nama para penggerak pusat keuangan dunia jarang sekali disebut dalam kerangka struktur kelas dunia, dan karena itu setiap bab bukunya dilengkapi profil biografis dan kekayaan orang-orangnya, lengkap dengan afiliasi mereka pada Forum Ekonomi Dunia, IMF, Federal Reserve, G7 dan G20, universitas elite, serta klub-klub sosial (Maret, 2021). Peneliti yang meninjau buku ini menangkap logikanya dengan jernih: dewan para raksasa itu bertemu secara berkala, saling terhubung, dan karena itu kurang rentan terhadap jangkauan pemerintah, termasuk penuntutan; kesamaan modal sosial dan budaya mereka memudahkan pembentukan konsensus (Inoue, 2019).

Angka-angka Phillips adalah potret 2017, dan dunia bergerak sesudahnya. Justru di sini perkembangan berikutnya menarik. OECD, dalam Corporate Governance Factbook 2025, melaporkan bahwa investor institusional memegang 47 persen ekuitas tercatat global pada akhir 2024, naik dari 44 persen pada 2022; di Amerika Serikat porsinya 69 persen, sedangkan di Asia di luar Tiongkok dan Jepang hanya 20 persen dan di Tiongkok 9 persen (OECD, 2025a). Dalam kajian terpisah OECD mencatat bahwa manajer aset saja menguasai lebih dari separuh ekuitas tercatat di Amerika Serikat, Britania Raya, dan Irlandia, dan bahwa dua puluh manajer aset terbesar mengelola US$56 triliun, sekitar 38 persen aset yang dikelola secara global (OECD, 2025b). Dua rangkaian angka ini tidak boleh dijumlahkan atau dibandingkan mentah-mentah karena definisinya berbeda, tetapi arahnya searah: konsentrasi kepemilikan institusional bukan artefak 2017.

Ada satu perubahan gambaran yang penting di sini. Dunia lama membayangkan kapitalis sebagai pemilik pabrik. Dunia yang dipetakan Phillips dan diperkuat data OECD memperlihatkan modal yang dikelola melalui dana pensiun, reksa dana, dana indeks, dana kekayaan negara, dan aset asuransi, sehingga wajah kekuasaan menjadi lebih abstrak, lebih tersebar secara geografis, tetapi sekaligus dapat lebih terkonsentrasi secara kelembagaan. Logikanya dapat dirumuskan sebagai lingkaran: modal melahirkan skala, skala melahirkan pengaruh, pengaruh membuka akses pada kebijakan dan informasi, dan akses itu memperkuat posisi untuk memperoleh modal lebih besar. Paradoksnya nyata. Pasar dimaksudkan untuk mengalokasikan sumber daya lewat kompetisi, tetapi keberhasilan di dalam pasar dapat menghasilkan konsentrasi yang pada gilirannya mengikis kompetisi itu sendiri.

Dua kehati-hatian perlu ditaruh di sini agar pembacaan kita tidak berubah menjadi teori konspirasi. Pertama, kepemilikan bukan sama dengan kendali. OECD mencatat, misalnya, bahwa Vanguard dengan pendekatan berbasis indeksnya menyatakan tidak berniat memaksakan strategi pada perusahaan yang dimilikinya, dan bahwa “pass-through voting”, yaitu meneruskan hak suara kepada investor akhir, dapat memecah suara manajer aset sehingga pengaruhnya mengendur (OECD, 2025b). Kedua, Robinson sendiri menegaskan bahwa kelas kapitalis transnasional tidak homogen; ia memiliki perbedaan kepentingan dan perselisihan strategi tentang bagaimana kapitalisme global harus diatur. Maka global power elite paling tepat dibayangkan bukan sebagai ruang rahasia tempat semua keputusan dunia dibuat bersama, melainkan sebagai jaringan posisi, kepentingan, dan hubungan yang menghasilkan kapasitas pengaruh yang sangat tidak merata. Yang pertama adalah teori jaringan kekuasaan. Yang kedua mudah berubah menjadi dongeng.

Ruang Perencana yang Jarang Masuk Berita

Setelah para raksasa, Phillips memperkenalkan yang ia sebut fasilitator. Bagian ini mungkin yang paling menarik dari bukunya karena menyentuh kenyataan yang jarang kita pikirkan: sistem kekuasaan tidak berjalan hanya dengan pemilik modal, ia membutuhkan lembaga yang membuat sistem itu dapat bekerja. Di sinilah muncul Group of Thirty, Trilateral Commission, Bilderberg Group, Forum Ekonomi Dunia, Council on Foreign Relations, Aspen Institute, dan Bank for International Settlements, di samping IMF, Bank Dunia, WTO, serta forum G7 dan G20 (Maret, 2021; Rosen, 2018). Karena sebagian besar didanai swasta, kata Inoue (2019) merangkum argumen Phillips, mereka bebas berdiskusi tentang cara melindungi kepentingan properti dan keuangan kelas kapitalis tanpa terikat pendanaan dan regulasi pemerintah, lalu menyalurkan rekomendasinya kepada lembaga internasional dan negara.

Ini membawa kita pada pemahaman yang lebih halus tentang kekuasaan. Kekuasaan jarang berbentuk kalimat “saya memerintahkan Anda”. Ia lebih sering berbentuk kalimat “beginilah cara masalah itu seharusnya dipikirkan”. Ketika satu cara berpikir menjadi dominan, banyak keputusan dapat dibuat tanpa perintah eksplisit. Hannah Arendt (1906–1975), pemikir politik kelahiran Jerman yang harus melarikan diri dari rezim Nazi dan kemudian menetap di Amerika Serikat, memberikan bahasa yang berguna untuk hal ini. Dalam On Violence (1970) ia menulis bahwa kekuasaan berhubungan dengan kemampuan manusia bukan sekadar bertindak, tetapi “to act in concert”, bertindak bersama (Arendt, 1970, hlm. 44). Para fasilitator Phillips, dilihat dari kacamata ini, adalah tempat kekuasaan dilatih untuk bertindak bersama: forum yang membuat orang-orang dari perusahaan, bank sentral, kementerian, dan lembaga riset saling menemukan kata sepakat sebelum keputusan diumumkan ke publik.

Forum-forum ini tidak selalu bekerja diam-diam. Salah satu dokumen yang dirujuk para peninjau Phillips adalah laporan untuk Trilateral Commission pada 1975 yang terbit terbuka dengan judul The Crisis of Democracy dan anak judul tentang keterperintahan demokrasi (Crozier et al., 1975, dikutip dalam Maret, 2021). Cara sebuah kalangan merumuskan masalah, entah sebagai persoalan keterperintahan atau persoalan keadilan, sudah merupakan bentuk kekuasaan atas agenda. Namun kita perlu jujur bahwa Phillips bekerja dengan bukti yang bersifat jaringan: keanggotaan, pertemuan, dan keterkaitan. Bukti seperti itu menunjukkan bahwa orang-orang saling mengenal dan berbagi cara pandang, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa mereka bersekongkol. Phillips sendiri menyimpulkan bahwa hampir pasti mereka semua saling mengenal secara pribadi atau setidaknya mengetahui satu sama lain dalam konteks jabatan (dikutip dalam Rosen, 2018), dan itu memang klaim tentang kedekatan sosial, bukan tentang komando.

Peran menurut Phillips	Siapa dan apa (contoh dalam buku)	Fungsi pokok	Cara membacanya sekarang
Manajer	199 direksi tujuh belas firma aset (BlackRock, Vanguard, JPMorgan, dll.)	Memutuskan ke mana modal mengalir	Konsentrasi institusional makin tinggi (OECD, 2025a), tetapi kepemilikan tidak sama dengan kendali
Fasilitator	G30, Trilateral Commission, Bilderberg, WEF, CFR, IMF, Bank Dunia	Membangun konsensus dan kerangka kebijakan	Bukti bersifat jaringan; perlu dibedakan dari koordinasi penuh
Pelindung	NATO, militer AS, badan intelijen, kontraktor militer swasta	Menjaga keamanan modal dan jalur investasi	Belanja militer dunia rekor US$2,887 triliun pada 2025 (SIPRI, 2026); sebab perang beragam
Ideolog	Korporasi media besar, biro humas, dan agensi periklanan	Membentuk agenda informasi dan legitimasi	Berganti wajah menjadi ekonomi perhatian dan algoritma

Para Pelindung: Ketika Modal Membutuhkan Keamanan

Bagian berikutnya membawa pembaca ke wilayah yang paling membuat orang tidak nyaman: militer, NATO, badan intelijen, dan perusahaan militer swasta. Argumennya mengikuti tradisi Mills, yang sudah menulis pada 1956 bahwa keputusan ekonomi, politik, dan militer makin saling terkait. Phillips membawa gagasan itu ke zaman globalisasi. Di satu sisi ada modal global yang mencari tempat aman untuk tumbuh; di sisi lain ada negara dan aliansi militer yang menjaga tatanan keamanan; di antaranya ada industri pertahanan yang beruntung dari belanja militer. Menurut ringkasan Inoue (2019), Phillips berpendapat bahwa para raksasa keuangan takut pada pemberontakan kaum tereksploitasi, sehingga memanfaatkan NATO dan kekaisaran militer Amerika untuk keamanan dunia, sementara kontraktor swasta seperti Blackwater dan G4S melengkapi peran itu. Dalam kata-kata Phillips yang dikutip Forte (2019, hlm. 224), NATO menjadi semacam “supplemental police force” bagi elite kapitalis global. Rosen (2018) mencatat pula bahwa Phillips menyebut Amerika Serikat memelihara sekitar delapan ratus pangkalan militer atau lebih di kira-kira tujuh puluh negara dan wilayah.

Argumen yang lebih berani ada di sini: perang permanen, tulis Phillips, dapat dipahami sebagai katup pelepas ekonomi bagi kelebihan modal. Ketika peluang investasi aman yang menghasilkan imbal hasil tinggi kurang memadai, kata Phillips dalam kutipan Rosen (2018), modal cenderung mengalir ke spekulasi berbahaya, ke pembelian aset publik, dan ke belanja perang. Tetapi bagian ini pula yang paling perlu dibaca dengan hati-hati. Itu tidak berarti setiap perang terjadi demi kepentingan korporasi. Perang memiliki banyak sebab: sejarah, wilayah, keamanan, ideologi, identitas, sumber daya, nasionalisme, politik domestik, dan keputusan aktor tertentu. Pertanyaan yang tetap sah adalah pertanyaan lama, siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari konflik yang berkepanjangan. Dan justru karena sah, ia harus dijawab dengan bukti konkret, bukan asumsi. Hiroko Inoue (2019) mengingatkan bahwa kontradiksi kepentingan antarkorporasi dan antarnegara tetap hidup, seperti terlihat dalam perkara Renault–Nissan, ketika pemerintah Prancis sebagai pemegang saham terbesar campur tangan langsung dalam keputusan korporasi.

“… unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex.”Dwight D. Eisenhower (1961), pidato perpisahan kepresidenan, 17 Januari 1961

Gema peringatan ini terdengar dari 1961. Dwight D. Eisenhower (1890–1969), jenderal yang memimpin pasukan Sekutu di Eropa pada Perang Dunia II lalu menjadi presiden ke-34 Amerika Serikat, memilih menutup masa jabatannya bukan dengan puja-puji atas kekuatan militer negaranya, melainkan dengan peringatan agar bangsanya menjaga diri dari pengaruh yang tak semestinya, entah dicari atau tidak dicari, dari kompleks militer-industri. Ia lalu menambahkan bahwa hanya “an alert and knowledgeable citizenry”, warga yang waspada dan berpengetahuan, yang dapat memastikan mesin pertahanan raksasa itu berjalan selaras dengan cara-cara damai dan tujuan bangsa (Eisenhower, 1961). Peringatan itu bukan tuduhan bahwa semua kebijakan keamanan dikendalikan pabrik senjata. Ia adalah pengingat bahwa ketika kepentingan ekonomi dan militer bertemu dalam struktur kelembagaan yang besar, demokrasi memerlukan pengawasan yang kuat. Data terbaru menunjukkan mengapa peringatan itu belum usang: Stockholm International Peace Research Institute melaporkan bahwa belanja militer dunia mencapai US$2.887 miliar pada 2025, tahun ke-11 berturut-turut naik, atau 2,5 persen dari produk domestik bruto dunia, tertinggi sejak 2009 (SIPRI, 2026).

Dari Indonesia, pembicaraan tentang pelindung dan modal punya nada lain, yaitu nada sejarah. Pada 1955, di Bandung, Sukarno (1901–1970), presiden pertama Republik Indonesia, membuka Konferensi Asia-Afrika dengan kalimat yang menolak penghiburan bahwa kolonialisme sudah mati: kolonialisme, katanya, “has also its modern dress, in the form of economic control, intellectual control”, pakaian modern berupa kendali ekonomi dan kendali intelektual (Sukarno, 1955). Ia mengucapkannya sebagai pemimpin bangsa yang baru merdeka. Phillips, dari sudut yang sama sekali berbeda, menyimpulkan bahwa kekayaan para manajer itu digunakan untuk kolonisasi ekonomi dan privatisasi milik bersama publik tanpa mengindahkan hak asasi manusia (Phillips, 2018, hlm. 303, dikutip dalam Maret, 2021). Dua orang dari dua abad dan dua benua, dan satu kekhawatiran yang sama: modal yang tak terkendali cenderung mencari bentuk penguasaan baru. Pada pidato yang sama Sukarno juga menyampaikan kegelisahan yang terdengar akrab bagi zaman teknologi kita, bahwa “political skill of man has been far outstripped by technical skill” (Sukarno, 1955), keterampilan politik manusia jauh tertinggal dari keterampilan teknisnya.

Para Ideolog: Mesin yang Membuat Kenyataan Terasa Wajar

Modal dan senjata tidak cukup. Perusahaan membutuhkan legitimasi. Sebuah perang membutuhkan cerita agar dapat diterima publik; sebuah kebijakan ekonomi membutuhkan narasi yang membuatnya masuk akal; sebuah produk membutuhkan kisah agar konsumen menginginkannya. Karena itu Phillips menutup peta kekuasaannya dengan kelompok yang ia sebut ideologists, yakni media korporasi global dan perusahaan humas serta periklanan. Ia menunjuk enam konglomerat berita dan hiburan transnasional pada masanya, yaitu Comcast, Disney, Time Warner, 21st Century Fox, Bertelsmann, dan Viacom/CBS, serta jaringan agensi propaganda seperti Omnicom, WPP, dan Interpublic Group (Rosen, 2018). Peta nama-nama itu sudah banyak berubah lewat merger dan pemecahan perusahaan sejak 2018; yang bertahan adalah logikanya.

Logika itu berakar pada gagasan yang lebih tua. Edward S. Herman (1925–2017), pakar keuangan dari Wharton School, dan Noam Chomsky (lahir 1928), ahli bahasa dari MIT, dalam Manufacturing Consent (1988) mengajukan “model propaganda”: bahwa struktur kepemilikan, iklan, sumber berita, tekanan balik, dan ideologi dominan bersama-sama menyaring apa yang menjadi berita, sehingga media yang tampak bebas pun cenderung melayani kepentingan mapan (Herman & Chomsky, 1988; lihat pula Maret, 2021). Phillips membawa model itu ke dalam bukunya. Ia datang ke bidang ini dengan kredensial yang tidak biasa. Sebagai direktur Project Censored di Sonoma State University dari 1996 sampai 2010, sebuah proyek riset yang setiap tahun menyusun daftar berita penting yang kurang diberitakan media arus utama, ia bertahun-tahun mengamati apa yang tidak sampai ke layar, dan Media Freedom Foundation yang ia pimpin dari 2003 sampai 2017 adalah lanjutan dari kegelisahan itu (Sonoma State University, n.d.; “Project Censored at Sonoma State Univ.”, n.d.).

Tetapi istilah ideolog perlu dibaca hati-hati. Tidak semua media adalah alat propaganda korporasi. Ada media independen, jurnalisme investigatif, akademisi, pembocor rahasia, media komunitas, dan ruang publik digital. Para peninjau buku ini pun menunjuk bahwa Phillips belum sepenuhnya menautkan gagasan ideologi dengan sosiologi pengetahuan; Susan Maret (2021), misalnya, membacanya lewat Karl Mannheim, yang menulis bahwa kelompok penguasa dapat begitu terikat kepentingannya pada suatu keadaan sehingga tak lagi mampu melihat fakta yang mengancam rasa dominasi mereka. Meski demikian, pertanyaan Phillips tetap penting: siapa yang paling mampu menentukan agenda informasi? Pertanyaan itu makin tajam setelah platform digital lahir. Kini soalnya bukan hanya siapa memiliki surat kabar atau televisi, tetapi siapa yang mengendalikan algoritma, siapa yang menentukan apa yang muncul di layar, siapa yang memiliki data, siapa yang membayar iklan, dan siapa yang dapat membanjiri ruang publik dengan informasi.

Di titik ini Phillips bertemu dengan Shoshana Zuboff, profesor emerita Harvard Business School yang dalam The Age of Surveillance Capitalism (2019) menunjukkan bagaimana pengalaman manusia dijadikan bahan baku data untuk memprediksi dan kemudian memengaruhi perilaku. Nick Couldry dan Ulises Mejias (2019) melangkah lebih jauh dengan menyebut pengambilan data atas kehidupan manusia sebagai kolonialisme bentuk baru. Kekuasaan modern, dengan kata lain, bukan lagi hanya kemampuan menjawab pertanyaan “apa yang harus Anda beli?”, melainkan makin menjadi “apa yang akan Anda lihat, pikirkan, sukai, dan lakukan?”. Kecerdasan buatan generatif, yang belum ada dalam bayangan Phillips pada 2018, menambah dimensi baru: kemampuan menghasilkan teks, gambar, suara, dan video dalam jumlah masif. Jika kapital memengaruhi produksi dan media memengaruhi persepsi, maka teknologi digital memungkinkan keduanya bertemu dalam satu sistem: modal, data, algoritma, dan perhatian. Ini perkembangan yang tak dapat dibaca langsung dari Giants, tetapi logikanya adalah kelanjutan wajar dari persoalan yang ia ajukan.

Kitab suci pun mengenal mekanisme pembenaran diri semacam ini. Al-Qur’an menceritakan Qarun, orang yang dikaruniai harta yang kunci-kunci gudangnya saja berat dipikul sekelompok orang kuat. Kaumnya menasihatinya agar tidak lupa akan bagiannya di dunia, agar berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya, dan agar tidak berbuat kerusakan di bumi (Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d., QS 28:76–77). Jawaban Qarun tercatat sebagai contoh klasik legitimasi kekayaan yang berhenti pada dirinya sendiri: “Sesungguhnya aku diberi (harta itu), semata-mata karena ilmu yang ada padaku” (QS 28:78). Dalam bahasa Phillips, itu adalah ideologi pada tahap paling sederhana: pemilik harta yang meyakinkan dirinya, dan orang lain, bahwa kedudukannya semata-mata hasil kepandaiannya. Kisah itu tidak sedang bicara tentang BlackRock atau Wall Street, tetapi ia bertanya sesuatu yang berlaku bagi setiap pemegang kekuasaan: kepada siapa harta dan kedudukan itu berutang?

Menghadapi Juggernaut: Perlawanan, Deklarasi, dan Sebuah Surat

Kata juggernaut dalam judul bab terakhir buku ini sangat kuat. Ia menggambarkan sesuatu yang begitu besar dan bergerak begitu cepat sehingga manusia yang menciptakannya kesulitan mengendalikannya. Membacanya sebagai tuduhan kepada segelintir orang jahat adalah pembacaan yang terlalu murah. Kapitalisme global adalah sistem, dan sistem memiliki dinamikanya sendiri. Perusahaan harus tumbuh karena pesaingnya tumbuh; investor membutuhkan imbal hasil; manajer harus memenuhi target; pemerintah mengejar pertumbuhan; konsumen mencari harga murah; pekerja membutuhkan pendapatan; negara membutuhkan pajak. Setiap aktor punya alasan yang masuk akal, tetapi ketika semuanya digabungkan, hasil kolektifnya dapat menjadi sesuatu yang tidak diinginkan siapa pun secara individual. Itu pelajaran paling penting dari berpikir sistem, dan itu pula yang membuat jawaban Phillips di bab penutup menarik: ia tidak berhenti pada kemarahan.

Menurut para peninjau, Phillips menekankan pentingnya organisasi perlawanan tanpa kekerasan terhadap konsentrasi kekuasaan dan ketimpangan, serta menghidupkan kembali Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 sebagai landasan moral bersama untuk memahami sebab kemiskinan dan ketimpangan global (Inoue, 2019). Deklarasi itu dimuat utuh dalam bukunya sebagai dokumen yang dapat dengan mudah diadopsi gerakan sosial sebagai pedoman tindakan koreksi (Maret, 2021).

Ia menutup bukunya dengan surat kepada global power elite, dengan Phillips dan sekitar sembilan puluh orang penandatangan lain: akademisi, aktivis, dan penulis yang mengajak para pemegang kekuasaan menyadari kemiskinan dan ketimpangan serta mempertimbangkan redistribusi kekayaan (Inoue, 2019; Maret, 2021). Rosen (2018) mencatat bahwa Phillips juga menyebut kata-kata Paus Fransiskus dan keberanian Gerakan Occupy sebagai alasan untuk tetap berharap. Surat itu adalah gestur yang tidak lazim dalam buku sosiologi: penulis berbicara kepada mereka yang ia kritik. Dan secara implisit ia bertanya, kalian memiliki kekuatan luar biasa; apa yang akan kalian lakukan dengannya?

Di sinilah pemikir dari tradisi pembebasan membantu kita menimbang. Paulo Freire (1921–1997), pendidik Brasil yang menulis karya pentingnya dalam pengasingan politik selama bertahun-tahun, menegaskan dalam Pedagogy of the Oppressed bahwa tugas historis kaum tertindas adalah “to liberate themselves and their oppressors as well” (Freire, 1970, bab 1). Kalimat itu menolak dua godaan sekaligus: menunggu belas kasihan elite, dan menciptakan elite baru dengan wajah berbeda. Alternatif atas global power elite, dengan demikian, bukan sekadar mengganti orang di kursi yang sama, melainkan memperbesar kapasitas bertindak masyarakat sendiri.

Pramoedya Ananta Toer (1925–2006), yang lahir di Blora, dipenjara Belanda pada 1947–1949, dan menulis Tetralogi Buru dalam pengasingan di Pulau Buru, menaruh tuntutan itu pada kaum berilmu: “Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan” (Toer, 1980, sebagaimana dikutip dalam Gramedia, n.d.). Bagi siapa pun yang pengetahuannya memberi kuasa, keadilan dimulai dari cara ia berpikir, jauh sebelum ada sengketa.

Perlawanan yang berhasil sering kali terlihat kecil pada mulanya. Wangari Maathai (1940–2011) mendirikan Green Belt Movement pada 1977 dari kelompok-kelompok perempuan Kenya yang menanam pohon untuk menghadapi deforestasi, ketidakberdayaan politik, dan rapuhnya ekonomi rumah tangga; gerakan itu kemudian menanam lebih dari 51 juta pohon, dan Maathai menerima Nobel Perdamaian 2004. Ia menyebut zaman kita sebagai saat ketika umat manusia dipanggil untuk beralih ke “a new level of consciousness” (Maathai, 2004).

Pelajarannya untuk Phillips: perlawanan yang bertahan bukan hanya berkata tidak. Ia menolak eksploitasi sambil membangun ekonomi baru, menolak korupsi sambil membangun tata kelola baru, menolak dominasi sambil membangun lembaga yang demokratis, menolak penghancuran alam sambil membangun ekonomi regeneratif. Kepemimpinan aktivis bukan hanya kemampuan berkata no, tetapi kemampuan berkata, “inilah yang dapat kita bangun sebagai gantinya”. Phillips sendiri, yang menerima PEN Censorship Award pada 2008 dan Pillar Human Rights Award dari National Association of Whistleblowers pada 2014 (Sonoma State University, n.d.), tahu bahwa keberanian mengungkap saja belum cukup tanpa kerja panjang membangun.

Kapitalisme yang Dibutuhkan, Dikritik, dan Perlu Diarahkan

Kita tiba pada pertanyaan yang tidak dijawab buku ini secara langsung tetapi menghantui setiap halamannya: apa yang harus kita lakukan dengan kapitalisme? Kapitalisme telah menghasilkan kekayaan, inovasi, teknologi, produktivitas, dan mobilitas sosial yang tak dapat diabaikan. Ia juga menghasilkan konsentrasi kekayaan, eksploitasi, konsumerisme, kerusakan lingkungan, ketimpangan, dan dorongan untuk mengubah segala sesuatu menjadi komoditas. Menolaknya secara total tidak realistis; memujanya tanpa syarat tidak jujur. Ursula K. Le Guin (1929–2018), novelis yang sepanjang hidupnya membayangkan dunia yang berbeda, mengatakannya dengan tenang pada 2014 ketika menerima medali dari National Book Foundation: kekuasaan kapitalisme tampak tak terelakkan, “but then, so did the divine right of kings” (Le Guin, 2014). Kalimat itu bukan seruan menumbangkan, dan bukan pula penghiburan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia mengingatkan bahwa segala kekuasaan buatan manusia dapat diperdebatkan dan diubah manusia.

Maka pertanyaan yang produktif bukan “kapitalisme atau bukan”, melainkan kapitalisme macam apa, untuk siapa, dalam batas apa. Data Oxfam (2026) memperlihatkan mengapa pertanyaan itu mendesak: kekayaan miliarder naik lebih dari 16 persen pada 2025, tiga kali lebih cepat dari rata-rata lima tahun sebelumnya; para miliarder kini 4.000 kali lebih mungkin memegang jabatan politik daripada warga biasa; sementara satu dari empat orang di dunia tidak selalu cukup makan. Ketimpangan ekonomi, dalam pembacaan Oxfam, menjelma ketimpangan politik. Di sini terlihat lagi mengapa Phillips penting, sekalipun tesisnya perlu ditimbang: ia memaksa kita melihat bahwa masalahnya bukan orang kaya, melainkan ketika kekayaan berubah menjadi kapasitas pengaruh yang tidak proporsional dan sulit diawasi.

Cerita yang sering terlewat adalah bahwa para raksasa itu sendiri terjepit oleh politik. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok investor yang paling sering ditunjuk sebagai penguasa modal global justru menghadapi tekanan dari arah yang tak terduga. Vanguard keluar dari Net Zero Asset Managers pada 2022; BlackRock menyusul pada awal Januari 2025 dengan alasan keanggotaan itu “subjected us to legal inquiries from various public officials”, dan inisiatif itu menangguhkan aktivitasnya beberapa hari kemudian.

Pada Desember 2024, sebelas negara bagian Amerika yang dipimpin Texas menggugat BlackRock, Vanguard, dan State Street dengan tuduhan bahwa investasi mereka menekan produksi batu bara; ketiganya membantah tuduhan itu (BenefitsPro, 2025; IPE, 2025). Pada November 2025 diumumkan bahwa inisiatif itu akan dibuka kembali dalam bentuk yang lebih longgar, tanpa tenggat net zero 2050 (Ballotpedia News, 2025), dan per Februari 2026 sejumlah nama besar Amerika tetap absen dari daftar penandatangannya (ESG Today, 2026). Kisah ini mengajarkan dua hal. Pertama, jaringan modal tidak monolitik: ia dapat dituduh terlalu hijau oleh satu kubu dan terlalu serakah oleh kubu lain. Kedua, ia rentan terhadap tekanan politik, yang berarti komitmen keberlanjutan investor besar tidak dapat diandalkan sebagai pengganti tata kelola publik yang kuat.

Tradisi moral yang lebih tua menawarkan pertanyaan yang menusuk. Dalam pembagian harta fai’, Al-Qur’an memberi alasan yang tetap terasa modern, yakni “agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d., QS 59:7). Ayat itu berbicara dalam konteks tertentu, bukan tentang ekonomi platform atau dana kelolaan, tetapi sebagai prinsip moral ia menanyakan apakah sebuah sistem membuat kekayaan beredar atau makin memusat. Ibn Khaldun (1332–1406), sejarawan Arab kelahiran Tunis yang menulis Muqaddimah pada 1377 dan sering disebut perintis sosiologi, memberi lensa peradabannya.

Salah satu bagian karyanya berjudul “Injustice brings about the ruin of civilization”, ketidakadilan membawa kehancuran peradaban, dan dalam kerangka pikirnya masyarakat bertahan bukan hanya karena harta, tetapi karena solidaritas (asabiyyah) yang membuat manusia merasa terikat satu sama lain (Ibn Khaldūn, 2015). Jika kesenjangan begitu besar sehingga orang tak lagi percaya bahwa sistem itu adil, legitimasi lembaga melemah. Sebuah hadis yang diriwayatkan al-Bukhari menambahkan dimensi tanggung jawab: setiap orang adalah penggembala dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang digembalakannya, dari pemimpin negara hingga kepala rumah tangga (Al-Bukhari, n.d., no. 893). Gagasan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan milik, dengan demikian adalah gagasan yang sangat tua, dan mengherankan betapa jarang ia masuk ruang rapat para pengelola dana.

Kate Raworth, ekonom Inggris penulis Doughnut Economics (2017), memberi peta bagi pertanyaan itu dalam bentuk kue donat: ekonomi yang sehat bergerak dalam “safe and just space for humanity”, di antara fondasi sosial yang tak boleh gagal dipenuhi dan langit-langit ekologis yang tak boleh dilampaui (Raworth, 2012). Dengan kerangka ini, buku Phillips memperoleh pertanyaan baru. Jika pengelola modal global dapat mengarahkan investasi dalam skala triliunan dolar, apakah investasi itu membantu membawa dunia masuk ke ruang aman dan adil, atau mendorongnya keluar dari batas ekologis? Ukuran kekuasaan pun bergeser dari “berapa banyak modal yang Anda kendalikan?” menjadi “apa yang dimungkinkan oleh modal Anda?”. Paus Fransiskus (1936–2025) merumuskan keterkaitan itu dalam Laudato Si’: kita tidak menghadapi dua krisis terpisah, melainkan “one complex crisis which is both social and environmental” (Francis, 2015, par. 139). Dan karena, katanya, “everything is connected” (par. 91), kekuasaan yang besar membawa tanggung jawab yang lebih luas dari laba.

Dunia yang Kian Rumit: Alam, Perang, Teknologi, dan Kemanusiaan

Sesudah 2018 dunia bergerak dengan cara yang tidak sempat dibayangkan Phillips. Pandemi, perang di Eropa Timur dan Timur Tengah, krisis rantai pasok, inflasi, fragmentasi geopolitik, kecerdasan buatan generatif, krisis iklim, dan meningkatnya perhatian pada keanekaragaman hayati menjadi latar baru. Globalisasi tidak menghilang, tetapi wataknya berubah dari yang sangat optimistik menuju dunia yang lebih terfragmentasi, diperebutkan, dan diamankan. Namun modal, data, rantai produksi, dan teknologi tetap melintasi batas negara. Kita menghadapi paradoks: politik menjadi makin nasional sementara banyak sumber kekuasaan ekonomi tetap transnasional. Itulah salah satu persoalan tata kelola terbesar abad ini.

Persoalan yang paling telanjang terlihat pada alam. Penilaian global IPBES pada 2019 menyimpulkan bahwa sekitar satu juta spesies terancam punah, banyak di antaranya dalam beberapa dasawarsa (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019). Living Planet Report 2024 melaporkan penurunan rata-rata 73 persen ukuran populasi satwa liar yang dipantau antara 1970 dan 2020, angka yang menyangkut rata-rata perubahan populasi yang dipantau dan tidak berarti 73 persen satwa lenyap (World Wildlife Fund, 2024). Pada Desember 2022, 196 pihak menyepakati Kerangka Keanekaragaman Hayati Kunming–Montreal dengan empat tujuan untuk 2050 dan 23 target untuk 2030, termasuk melindungi sedikitnya 30 persen daratan, perairan, dan wilayah laut (Convention on Biological Diversity, 2022). Tetapi target itu membutuhkan uang: kesenjangan pendanaan keanekaragaman hayati diperkirakan sekitar US$700 miliar per tahun, dengan sasaran menggerakkan setidaknya US$200 miliar per tahun dari semua sumber dan mengurangi atau mereformasi subsidi berbahaya sebesar US$500 miliar per tahun pada 2030 (GOV.UK, 2025).

Di sinilah bacaan atas Phillips menemukan kemungkinan yang tidak ia garap. Rosen (2018) mencatat dengan tajam bahwa Phillips, meski menyebut krisis lingkungan, tidak memasukkan ketegangan itu ke dalam analisisnya. Padahal modal yang sama yang dapat dipakai untuk mengeksploitasi sumber daya dapat pula dipakai untuk konservasi dan restorasi. Data GOV.UK (2025) memperlihatkan benih ke arah itu: 620 organisasi dari lebih dari lima puluh negara, yang mewakili sekitar US$20 triliun aset kelolaan, telah berkomitmen melaporkan risiko dan peluang terkait alam sesuai rekomendasi Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, naik dari sekitar 420 organisasi dan US$15,9 triliun setahun sebelumnya. Angka itu tidak membuktikan bahwa arah dunia sudah benar, dan kita telah melihat betapa rentannya komitmen semacam itu terhadap angin politik.

Tetapi ia menunjukkan bahwa pertanyaan Phillips dapat dibalik: bagaimana jika kekuatan finansial yang ia petakan diarahkan untuk menyelamatkan sistem kehidupan? Peringatan yang perlu tetap terdengar adalah bahwa menjadikan alam sekadar komoditas dapat mengulang kesalahan lama. Karena itu pertanyaan yang tepat bukan bagaimana memasarkan alam, tetapi bagaimana memastikan alam hadir sebagai pihak yang kepentingannya dihitung dalam setiap keputusan.

Indonesia menambahkan pelajaran tentang bentuk lokal kekuasaan. Struktur kepemilikan perusahaan di sini tidak identik dengan Amerika Serikat. OECD (2025a) mencatat bahwa investor institusional hanya memegang 20 persen ekuitas tercatat di Asia di luar Tiongkok dan Jepang, sementara korporasi memegang 24 persen di kawasan itu, jauh di atas rata-rata dunia sebesar 9 persen. Artinya “global power elite” di Indonesia tidak boleh dipahami hanya lewat BlackRock atau Vanguard. Ia juga harus dilihat lewat konglomerasi domestik, keluarga bisnis, perusahaan negara, elite politik, birokrasi, perusahaan tambang dan sawit, bank, investor asing, perusahaan teknologi, dan jaringan global. Pada 24 Februari 2025 pemerintah meluncurkan Danantara, dana kekayaan negara yang ditargetkan mengelola aset lebih dari US$900 miliar (The Jakarta Post, 2025). Menurut penulis tulisan ini, itu menunjukkan bahwa konsentrasi kapital bisa juga berbentuk negara, dan pertanyaan Phillips, kepada siapa kekuasaan atas modal sebesar itu bertanggung jawab, berlaku sama, siapa pun pengelolanya.

Membaca Phillips dengan Kritis

Agar pembacaan kita tidak menjadi pengulangan dogmatis atas buku ini, Giants perlu dikritik, dan para peninjau yang serius sudah melakukannya. Hiroko Inoue (2019) memuji uraian rinci tentang bangkitnya para elite global, tetapi menilai bahwa penekanan Phillips pada koordinasi dan konsistensi di dalam elite serta independensinya dari kekuasaan negara agak berlebihan. Persaingan antarkelompok kepentingan di dalam kelas kapitalis masih nyata, dan teori sosiologi lain mengingatkan bahwa kelimpahan elite dan persaingan antar-elite sering memicu pemberontakan yang dipimpin elite itu sendiri. Perkara penahanan pimpinan Renault–Nissan di Jepang, menurut Inoue, memperlihatkan hubungan sekutu sekaligus lawan antara kekuatan politik dan ekonomi; dan pertumbuhan perusahaan milik negara di Tiongkok, Rusia, dan Brasil menunjukkan bahwa negara-negara bukan penonton.

David Rosen (2018) menunjuk ketegangan yang tidak sepenuhnya diakui buku ini: Phillips menulis seakan globalisasi kapitalis telah sepenuhnya terwujud dan negara-bangsa telah dilampaui, padahal terpilihnya Donald Trump menunjukkan bahwa negara-bangsa belum usang dan bahwa sistem yang ia petakan dapat digoyang oleh krisis keuangan atau perang antarnegara. Maximilian Forte (2019) menilai Phillips berhasil melampaui dikotomi yang tidak produktif antara imperialisme Amerika dan kapital transnasional, tetapi mengingatkan bahwa anggota kelas kapitalis transnasional yang paling kaya, banyak, dan berkuasa justru orang Amerika, dan menyayangkan dukungan tanpa kritik Phillips atas protes Arab Spring. Sementara Susan Maret (2021) mengusulkan agar buku ini dilengkapi glosarium, kerangka ideologi yang lebih kuat, pembahasan tentang cara elite membentuk pengetahuan, dan rujukan pada UN Global Compact, tetapi juga menyebutnya sebagai karya rujukan yang nyaris ensiklopedis, dan pada dasarnya usaha melawan kerahasiaan yang dapat dipakai untuk penelitian sumber terbuka.

Semua kritik ini tidak menghapus pertanyaan Phillips. Justru mereka mempertajamnya: berapa besar ketimpangan kapasitas untuk memengaruhi keputusan publik yang sesungguhnya? Kita boleh meragukan gambaran dunia yang dikendalikan beberapa ratus orang, dan sebaiknya begitu, sebab sistem sekompleks ini tidak mungkin dikemudikan penuh oleh siapa pun. Tetapi kita juga tak boleh menganggap enteng bahwa kekuasaan untuk menentukan pilihan bagi orang lain terkonsentrasi secara tidak wajar, dan bahwa konsentrasi itu menemukan ruang tumbuh justru karena jarang dibicarakan. Giants paling produktif dibaca sebagai sosiologi kekuasaan, bukan katalog konspirasi.

Hikmah dari Raksasa ke Penjaga

Dari kekuasaan atas, menuju kekuasaan bersama  

Kekuasaan pada dasarnya tidak selalu buruk. Pertanyaannya adalah kekuasaan digunakan untuk apa. Kita dapat membedakan kekuasaan untuk mengendalikan, kemampuan untuk melakukan sesuatu, kemampuan bertindak bersama, dan kekuasaan yang diarahkan pada tujuan tertentu. Phillips sangat kuat dalam menunjukkan yang pertama. Tantangan kita adalah membangun yang ketiga dan keempat, yaitu apa yang Arendt (1970) sebut bertindak bersama dan yang dalam bahasa kepemimpinan disebut kekuasaan untuk kebaikan bersama. Pertanyaan yang menyertainya konkret: bagaimana modal besar dapat dipakai untuk membangun ekonomi regeneratif, bagaimana perusahaan memakai pengaruhnya untuk meningkatkan standar sosial, bagaimana investor menggunakan hak suaranya untuk memperkuat tata kelola, bagaimana teknologi memperluas akses, dan bagaimana perusahaan menjadi lebih manusiawi tanpa kehilangan kelayakan ekonominya.

Raksasa, pengurus, penjaga

Di sinilah kata stewardship menjadi kunci. OECD kini memakai istilah itu untuk tanggung jawab investor institusional mengawasi dan berdialog dengan perusahaan yang mereka investasikan atas nama klien dan penerima manfaat, dan lebih dari sepertiga yurisdiksi kini memiliki kode stewardship (OECD, 2025a, 2025b). Namun istilah tata kelola modern itu sebenarnya membuka pertanyaan moral yang lebih besar: jika lembaga keuangan berpengaruh sebesar itu, apakah mereka hanya manajer fidusia, atau juga pengurus ekonomi? Kita dapat membayangkan evolusi dari giants menjadi stewards dan akhirnya guardians. Raksasa menguasai sumber daya. Pengurus bertanggung jawab atas sumber daya. Penjaga mempertahankan kondisi kehidupan yang memungkinkan masyarakat dan ekonomi terus berkembang. Perbedaannya bukan ukuran, tetapi ethos. Tentu saja transisi ini tidak otomatis. Jika kepedulian pemangku kepentingan hanya menjadi slogan tanggung jawab sosial, tidak ada perubahan mendasar; yang perlu berubah adalah insentif, tata kelola, pengukuran, alokasi modal, kompensasi, transparansi, dan cara mengambil keputusan. Tanpa itu, “tujuan” mudah menjadi bahasa pemasaran.

Kepemimpinan jaringan dan kelincahan yang bertujuan

Jika Giants benar dalam satu hal mendasar, dunia tidak lagi dapat dipahami melalui organisasi yang berdiri sendiri. Kekuasaan, modal, informasi, teknologi, dan kebijakan semuanya berada dalam jaringan. Karena itu kepemimpinan juga harus menjadi kepemimpinan jaringan: pemimpin yang tidak hanya pandai mengelola organisasinya, tetapi juga membaca ekosistem, tahu siapa memiliki modal, pengetahuan, legitimasi, teknologi, akses, dan suara, serta siapa yang selama ini tidak terdengar. Ronald Heifetz (1994; Heifetz et al., 2009) membedakan masalah teknis dari masalah adaptif. Masalah teknis punya solusi yang dikenal; masalah adaptif, seperti krisis iklim, runtuhnya kepercayaan, atau konsentrasi kekuasaan, menuntut manusia mengubah kebiasaan, kepentingan, bahkan identitasnya. Peter Senge (1990/2006) menambahkan bahwa organisasi yang bertahan adalah yang belajar sebagai sebuah sistem, sedangkan Frédéric Laloux (2014) menawarkan bayangan organisasi yang lebih terdesentralisasi dan berorientasi tujuan, dengan catatan bahwa resep ini tidak boleh dijadikan dogma: pengelolaan diri tanpa kompetensi menjadi kekacauan, dan desentralisasi tanpa akuntabilitas menjadi fragmentasi.

Kelincahan sering disalahpahami sebagai kecepatan. Organisasi bisa bergerak sangat cepat ke arah yang salah. Kelincahan yang sebenarnya adalah kemampuan merasakan perubahan, bereksperimen, menerima umpan balik, belajar, mengubah arah, dan bergerak lagi. Kelincahan tanpa nilai menghasilkan organisasi yang cepat tetapi kosong; aktivisme tanpa kelincahan menghasilkan organisasi yang idealis tetapi lambat. Yang dibutuhkan adalah kelincahan yang bertujuan: gesit karena tahu ke mana, dan berani karena mau belajar di sepanjang jalan. Di sinilah pemimpin lama dan pemimpin baru berbeda. Yang lama bertanya bagaimana mempertahankan kekuasaan. Yang baru bertanya bagaimana menggunakan kekuasaan agar sistem menjadi lebih sehat. Yang pertama melihat organisasi sebagai milik, yang kedua sebagai amanah. Yang pertama mengukur keberhasilan dengan kendali, yang kedua dengan kemampuan sistem untuk tetap sehat tanpa bergantung padanya.

Penentang sekaligus pencipta

Dalam dunia yang digambarkan Phillips, organisasi masyarakat sipil memegang fungsi penting sebagai pengawas, produsen pengetahuan, pengorganisir komunitas, penantang kebijakan, pendidik publik, dan penjembatan. Tetapi ia juga harus berubah. Tidak cukup hanya menjadi “anti”. Ia harus menjadi pembangun lembaga: mampu membangun alternatif, mengelola organisasi secara profesional, memakai data dan teknologi, membangun koalisi, dan berbicara dengan perusahaan serta pemerintah tanpa kehilangan independensi. Masyarakat sipil harus menjadi kritikus sekaligus pencipta. Organisasi tidak harus menjadi partai politik untuk menjadi lembaga aktivis. Sebuah perusahaan dapat memperjuangkan integritas, keadilan, keberlanjutan, hak masyarakat, keanekaragaman hayati, pekerjaan yang layak, dan transparansi. Sebuah yayasan dapat menjadi penjaga nilai. Sebuah universitas dapat menjadi platform belajar masyarakat. Semua itu bentuk aktivisme yang tidak harus partisan.

Stewardship pun berlaku pada semua skala. Sebuah perusahaan kecil tidak mengelola triliunan dolar, tetapi ia memegang kekuasaan atas pekerjanya, konsumennya, pemasoknya, komunitasnya, dan lingkungan tempat ia bekerja. Bukan ukuran kekuasaan yang menentukan tanggung jawab; dampaklah yang menentukan. Karena itu ukuran keberhasilan perlu bergeser dari keluaran menuju kehidupan. Produk domestik bruto naik, investasi naik, harga saham naik, tetapi apakah manusia lebih sehat, pekerjaan lebih bermartabat, masyarakat lebih saling percaya, keanekaragaman hayati membaik, sungai lebih bersih, dan konflik berkurang? Jika kapitalisme tetap menjadi bagian penting kehidupan, mungkin yang kita butuhkan bukan kemenangan atau kehancurannya, melainkan penempatannya dalam hierarki nilai yang benar: kehidupan, lalu kesejahteraan manusia, lalu masyarakat, lalu ekonomi, lalu modal, dan tidak sebaliknya.

Bagi organisasi pengetahuan dan keberlanjutan

Perspektif ini sangat relevan bagi organisasi yang bekerja di antara bisnis, masyarakat, lingkungan, standar, dan pengetahuan, seperti lembaga konsultansi, riset, dan sertifikasi keberlanjutan. Organisasi semacam itu berada tepat di titik pertemuan antara pemegang modal dan pihak yang menanggung akibat keputusan modal. Ia dapat menjadi jembatan yang mempertemukan standar dengan praktik, perusahaan dengan masyarakat, bukti ilmiah dengan kebijakan, dan pengetahuan lokal dengan standar internasional. Sertifikasi, verifikasi, dan audit, dalam bahasa buku sebelumnya tentang platform, adalah arsitektur kepercayaan yang memungkinkan pembeli yang jauh memercayai klaim penjual yang tak pernah ia lihat. Bagi organisasi yang sedang bergerak dari lembaga yang dipimpin pendirinya menuju lembaga yang lebih adaptif, gesit, berbasis pengetahuan, dan berorientasi ekosistem, pelajarannya jelas: tujuan tertingginya bukan menjadi salah satu raksasa, melainkan memastikan bahwa kekuatan yang dikumpulkan dipakai melayani kehidupan.

Membaca Giants memberi rangkaian yang utuh. Platform menjelaskan bagaimana manusia terhubung. Organisasi menjelaskan bagaimana manusia bekerja bersama. Kekuasaan menjelaskan siapa yang mampu menentukan arah. Kepemimpinan menjelaskan bagaimana kekuasaan itu digunakan. Stewardship menjelaskan untuk siapa dan untuk masa depan apa kekuasaan itu dipakai. Peradaban menjadi cakrawala akhirnya.

Lapisan	Pertanyaan utama	Gagasan kunci dan sumbernya
Platform	Bagaimana manusia terhubung?	Pencocokan dan efek jaringan (Evans & Schmalensee, 2016)
Organisasi	Bagaimana manusia bekerja bersama?	Organisasi pembelajar dan pengelolaan diri (Senge, 1990/2006; Laloux, 2014)
Kekuasaan	Siapa yang menentukan arah?	Elite kekuasaan global dan kelas kapitalis transnasional (Phillips, 2018; Robinson, 2004)
Kepemimpinan	Bagaimana kekuasaan digunakan?	Kepemimpinan adaptif (Heifetz, 1994) dan bertindak bersama (Arendt, 1970)
Stewardship dan peradaban	Untuk siapa dan masa depan apa?	Batas ekologis dan keadilan (Raworth, 2012; Ibn Khaldūn, 2015; Francis, 2015)

Catatan Akhir: Dari Siapa yang Berkuasa ke Siapa yang Bertanggung Jawab

Kembali ke angka yang membuka tulisan ini. Delapan orang pada 2017, dua belas orang pada 2026: jumlah itu naik-turun mengikuti cara Oxfam menghitung dan mengikuti pasar saham. Yang tidak berubah adalah pertanyaan di baliknya. Phillips memberi kita peta yang, dengan segala kekurangannya, menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi global memiliki alamat, nama, dan jejaring: tujuh belas raksasa, sekitar dua ratus kursi, forum-forum perencana, pelindung bersenjata, dan mesin yang membuat semuanya terasa wajar. C. Wright Mills memberi kita gambaran tentang elite kekuasaan. Phillips memperluasnya menjadi elite kekuasaan global. Robinson memberi kerangka tentang kelas kapitalis transnasional. Arendt mengingatkan bahwa kekuasaan sejati lahir dari bertindak bersama, dan Freire bahwa pembebasan menyangkut kaum tertindas dan penindasnya sekaligus. Ibn Khaldun mengingatkan bahwa ketidakadilan merontokkan peradaban, dan hadis tentang penggembala mengingatkan bahwa setiap kekuasaan adalah tanggungan.

Mungkin pertanyaan terpenting yang dapat kita bawa dari Giants bukan “siapa yang menguasai dunia?”, melainkan “siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas dunia?”. Pertanyaan pertama mencari penguasa; yang kedua mencari penjaga. Yang pertama bersifat politis; yang kedua bersifat peradaban. Buku ini menunjukkan di mana kekuasaan terkonsentrasi. Tugas generasi berikutnya adalah menentukan untuk apa kekuasaan itu digunakan. Dunia tidak kekurangan orang yang ingin memiliki kekuasaan. Yang makin langka adalah manusia yang bersedia menerima kekuasaan sebagai amanah untuk menjaga kehidupan. Dan mungkin tujuan tertinggi kepemimpinan bukan menjadi salah satu dari para raksasa, melainkan memastikan bahwa para raksasa, dan kita semua, akhirnya belajar menjadi penjaga masa depan bersama.

Bogor, 18 September 2026

Dwi Rahmad Muhtaman

Referensi

Al-Bukhari. (n.d.). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Hadis no. 893). Sunnah.com. https://sunnah.com/bukhari:893

Arendt, H. (1970). On violence. Harcourt, Brace & World.

Ballotpedia News. (2025, November 5). Net Zero Asset Managers initiative relaunches without net-zero deadline. https://news.ballotpedia.org/2025/11/05/net-zero-asset-managers-initiative-relaunches-without-net-zero-deadline/

BenefitsPro. (2025, January 15). Climate group Net Zero Asset Managers suspends operations, in wake of BlackRock’s exit. https://www.benefitspro.com/2025/01/15/climate-group-net-zero-asset-managers-suspends-operations-in-wake-of-blackrocks-exit/

Convention on Biological Diversity. (2022). Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (Decision 15/4). https://www.cbd.int/biodiversityplan

Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism. Stanford University Press.

Eisenhower, D. D. (1961, January 17). Farewell address to the nation. Fordham University, Internet Modern History Sourcebook. https://sourcebooks.web.fordham.edu/mod/1961eisenhower-farewell.asp

ESG Today. (2026, February 25). Net Zero Asset Managers initiative relaunches. https://www.esgtoday.com/net-zero-asset-managers-initiative-relaunches/

Evans, D. S., & Schmalensee, R. (2016). Matchmakers: The new economics of multisided platforms. Harvard Business Review Press. https://www.oreilly.com/library/view/matchmakers/9781633691735/

Forte, M. C. (2019, November 27). Global giants: American empire and transnational capital [Review of the book Giants: The global power elite, by P. Phillips]. https://disasterx.substack.com/p/global-giants-american-empire-and

Francis. (2015). Laudato si’: On care for our common home [Encyclical letter]. Libreria Editrice Vaticana. https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed (M. B. Ramos, Trans.). Herder and Herder.

GOV.UK. (2025, October 10). Biodiversity Finance Trends Dashboard 2025 (accessible version). https://www.gov.uk/government/publications/biodiversity-finance-trends-2025/biodiversity-finance-trends-dashboard-2025-accessible-version

Gramedia. (n.d.). 5 quotes terbaik buku Bumi Manusia Pramoedya Ananta Toer untuk pedoman hidup. https://www.gramedia.com/blog/5-quotes-terbaik-buku-bumi-manusia-pramoedya-ananta-toer-untuk-pedoman-hidup/

Heifetz, R. A. (1994). Leadership without easy answers. Belknap Press of Harvard University Press.

Heifetz, R. A., Grashow, A., & Linsky, M. (2009). The practice of adaptive leadership: Tools and tactics for changing your organization and the world. Harvard Business Press.

Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). Manufacturing consent: The political economy of the mass media. Pantheon Books.

Ibn Khaldūn. (2015). The Muqaddimah: An introduction to history (F. Rosenthal, Trans.; N. J. Dawood, Ed.). Princeton University Press. (Original work published 1377). Bagian “Injustice brings about the ruin of civilization”: http://www.muslimphilosophy.com/ik/Muqaddimah/Chapter3/Ch_3_41.htm

Inoue, H. (2019). [Review of the book Giants: The global power elite, by P. Phillips]. Journal of World-Systems Research, 25(2), 518–522. https://doi.org/10.5195/JWSR.2019.931

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services (E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, & H. T. Ngo, Eds.). IPBES Secretariat. https://ipbes.net/global-assessment

IPE. (2025). Net Zero Asset Managers initiative halts activities. https://www.ipe.com/news/net-zero-asset-managers-initiative-halts-activities/10128152.article

Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Al-Qur’an dan terjemahannya [Qur’an Kemenag]. https://quran.kemenag.go.id/

Laloux, F. (2014). Reinventing organizations: A guide to creating organizations inspired by the next stage of human consciousness. Nelson Parker.

Le Guin, U. K. (2014, November 19). Speech in acceptance of the National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters. https://www.ursulakleguin.com/nbf-medal

Maathai, W. (2004, December 10). Nobel lecture. NobelPrize.org. https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2004/maathai/lecture/

Maret, S. (2021). [Review of the book Giants: The global power elite, by P. Phillips]. Secrecy and Society, 2(2), Article 13. https://doi.org/10.31979/2377-6188.2021.020213

Mills, C. W. (1956). The power elite. Oxford University Press.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (n.d.). Wangari Maathai (Peace, 2004) [Nobel laureate profile]. https://www.nationalacademies.org/docs/D78CB5FAE94C2F657EDC882BB9E3762AF541B1307095

OECD. (2025a). OECD corporate governance factbook 2025. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f4f43735-en

OECD. (2025b). Institutional investor engagement and stewardship. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/a4902cee-en

Oxfam International. (2026, January 19). Billionaire wealth jumps three times faster in 2025 to highest peak ever, sparking dangerous political inequality [Press release]. https://www.oxfam.org/en/press-releases/billionaire-wealth-jumps-three-times-faster-2025-highest-peak-ever-sparking

Phillips, P. (2018). Giants: The global power elite (Introduction by W. I. Robinson). Seven Stories Press. https://www.sevenstories.com/books/4097-giants

“Project Censored at Sonoma State Univ.” (n.d.). [Profil Peter Phillips]. https://densmore.svaha.com/profiles/42_Project_Censored_at_Sonoma_State_Univ.html

Raworth, K. (2012). A safe and just space for humanity: Can we live within the doughnut? (Oxfam Discussion Paper). Oxfam. https://www.oxfam.org/en/research/safe-and-just-space-humanity

Raworth, K. (2017). Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist. Random House Business.

Robinson, W. I. (2004). A theory of global capitalism: Production, class, and state in a transnational world. Johns Hopkins University Press. https://doi.org/10.56021/9780801878848

Robinson, W. I., & Harris, J. (2000). Towards a global ruling class? Globalization and the transnational capitalist class. Science & Society, 64(1), 11–54. https://doi.org/10.1177/003682370006400102

Rosen, D. (2018, August 21). [Review of the book Giants: The global power elite, by P. Phillips]. New York Journal of Books. https://www.nyjournalofbooks.com/book-review/giants-global

Senge, P. M. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization (Rev. ed.). Doubleday. (Original work published 1990)

Stockholm International Peace Research Institute. (2026, April). Trends in world military expenditure, 2025 (SIPRI Fact Sheet). https://www.sipri.org/publications/2026/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2025

Sonoma State University. (n.d.). Peter Phillips, PhD, Professor Emeritus. https://sociology.sonoma.edu/faculty-staff/peter-phillips-phd

SourceWatch. (n.d.). Peter Phillips. https://sourcewatch.org/index.php/Peter_Phillips

Sukarno. (1955, April 18). Speech at the opening of the Bandung Conference (excerpts). Fordham University, Internet Modern History Sourcebook. https://sourcebooks.web.fordham.edu/mod/1955sukarno-bandong.asp

Sustainability Magazine. (2025, January 14). BlackRock exit: Net Zero Asset Managers suspends activities. https://sustainabilitymag.com/articles/blackrock-exit-net-zero-asset-managers-suspends-activities

The Jakarta Post. (2025, February 24). Indonesia launches sovereign wealth fund aiming to hold $900 bn in assets. https://www.thejakartapost.com/business/2025/02/24/indonesia-launches-sovereign-wealth-fund-aiming-to-hold-900-bn-in-assets.html

Toer, P. A. (1980). Bumi manusia. Hasta Mitra.

World Wildlife Fund. (2024, October 10). Catastrophic 73% decline in the average size of global wildlife populations in just 50 years reveals a system in peril [Press release]. https://www.worldwildlife.org/press-releases/catastrophic-73-decline-in-the-average-size-of-global-wildlife-populations-in-just-50-years-reveals-a-system-in-peril

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.