Membongkar Logika dan Ketidakadilan Proyek Karbon

Published by remarker at Tuesday April 21st, 2026

Perdebatan di Koridor COP: Hantu dari Masa Lalu yang Tak Kunjung Usai

Ketika dunia beralih dari Protokol Kyoto ke Perjanjian Paris pada 2015, para negosiator berjanji akan “memperbaiki” kesalahan masa lalu. Pasal 6 Perjanjian Paris dirancang untuk menciptakan sistem perdagangan karbon global yang baru—yang diyakini lebih ketat, lebih transparan, dan lebih adil.

Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Konferensi Iklim PBB (COP) selama hampir satu dekade terhambat oleh perdebatan sengit soal Pasal 6. Pada COP25 di Madrid, 2019, negosiasi tentang aturan pasar karbon gagal total setelah berlangsung 44 jam lembur. Penyebabnya? “Hantu dari masa lalu”—kredit karbon tua dari era Kyoto yang masih dipegang oleh negara-negara seperti China, India, dan Brasil.⁴

Negara-negara ini bersikeras bahwa mereka boleh membawa kredit lama mereka ke dalam sistem baru. Sementara itu, Uni Eropa dan sebagian besar LSM lingkungan menolak keras. “Jika Anda mengizinkan carry-over ini, Anda sedang menghancurkan seluruh sistem,” kata Laurence Tubiana, salah satu arsitek Perjanjian Paris. Australia juga ikut memperumit dengan usahanya untuk menggunakan kredit dari “pencapaian berlebihan” masa lalu untuk mengurangi target 2030 mereka. “Itu adalah kecurangan,” tegas Tubiana.⁵

Sementara itu, Australia melobi keras untuk mengalihkan jenis kredit kedua, yang akan memungkinkan mereka menggunakan kredit yang diperoleh karena pencapaian berlebih dalam target iklim sebelumnya untuk diterapkan pada target masa depan mereka pada tahun 2030.

“Jika Anda menginginkan pengalihan ini, itu hanyalah kecurangan,” kata Laurence Tubiana, salah satu arsitek Perjanjian Paris. “Australia dengan caranya sendiri bersedia menghancurkan seluruh sistem, karena itulah cara untuk menghancurkan seluruh Perjanjian Paris.”

“Ini adalah semacam hantu dari masa lalu,” kata David Waskow, direktur inisiatif iklim WRI dan seorang pengamat dalam perundingan tersebut. “Ketika Anda melihat teks final, Anda dapat melihat bahwa persoalan pengalihan kredit Kyoto adalah di mana letak inti dari persoalan akhir—di situlah hal-hal yang benar-benar tidak terselesaikan.”

Sekitar 4,3 miliar kredit tersedia di bawah Mekanisme Pembangunan Bersih Protokol Kyoto, menurut penelitian NewClimate Institute, sebuah lembaga think-tank di Berlin—lebih dari total emisi tahunan Uni Eropa. China menguasai sekitar 60 persen dari kredit ini, India 10 persen, dan Brasil 5 persen.⁶

Perdebatan ini lebih dari sekadar teknis. Ia menyentuh inti pertanyaan tentang apa arti “akuntabilitas” dalam iklim. Apakah negara-negara yang telah gagal mengurangi emisi selama dua dekade harus diberi “amnesty” melalui kredit usang? Atau apakah dunia harus memulai dari awal, dengan aturan yang lebih ketat?

Kemajuan baru mulai terlihat menjelang COP30 di Belém, Brasil, pada 2025. Namun, alih-alih menyelesaikan masalah lama, COP30 justru menghadirkan tantangan baru. Di bawah tekanan untuk menunjukkan “kemajuan”, negara-negara dan badan pengawas Pasal 6 mulai melonggarkan standar. Salah satu yang paling kontroversial adalah pelonggaran aturan “keabadian” (non-permanence and reversal standard) untuk proyek-proyek berbasis alam.

Aturan baru ini memungkinkan periode pemantauan yang lebih pendek dan ketentuan asuransi pihak ketiga yang lemah. Kritikus menuduh bahwa standar ini “mengubur rekomendasi ilmiah” dari panel ahli dan membuka pintu bagi spekulasi serta praktik greenwashing.⁷

Kritik dari Bawah: Tuduhan Kolonialisme Hijau dan Ekstraktivisme Baru

Di luar koridor negosiasi yang penuh asap dan dokumen hukum yang rumit, kritik yang lebih radikal berkembang. Proyek karbon, menurut para kritikus, bukanlah solusi yang sedikit cacat; ia adalah wajah baru dari kolonialisme.

Tuduhan pertama: proyek karbon adalah izin untuk terus mencemari. Frankie Myers, mantan wakil ketua Suku Yurok di California, mengakui bahwa meskipun sukunya telah menerima puluhan juta dolar dari penjualan kredit karbon dari hutan mereka, ia masih sangat prihatin dengan prinsip dasarnya. “Gagasan ‘Anda dapat membayar untuk mencemari’ adalah sesuatu yang sangat, sangat saya khawatirkan,” katanya. “Saya sangat khawatir tentang bagaimana hal itu sejalan dengan nilai-nilai budaya kami sebagai suku”.⁸

Tuduhan kedua: proyek karbon merampas tanah dan hak masyarakat adat. Laporan dari Landesa (2023) menemukan bahwa proyek karbon dapat menyebabkan pengusiran dan perampasan tanah. Di Brasil, terjadi “perampasan tanah hijau” (green land grabs) di wilayah Amazon. Di Kenya, sebuah proyek penyimpanan karbon tanah dengan investasi dari Meta dan Netflix dilaporkan telah mengusir budaya pastoralis tradisional suku Maasai, Samburu, dan lainnya.⁹ Di Republik Demokratik Kongo, riset dari Rainforest Foundation UK (2025) mengidentifikasi sedikitnya 71 proyek karbon yang mencakup lebih dari 100 juta hektar, yang terkait dengan masalah serius terkait legalitas, transparansi, dan hak asasi manusia.¹⁰

Tuduhan ketiga: proyek karbon adalah instrumen ekstraktivisme baru. Dalam analisis mereka tentang perluasan “frontier ekstraktif hijau” di Portugal dan Brasil, para peneliti dalam IDS Bulletin(2025) berargumen bahwa proyek-proyek yang dibenarkan oleh tujuan iklim dan konsensus dekarbonisasi justru memperkuat pola kolonial dispossessi teritorial dan degradasi ekologis. Wilayah-wilayah ini dijadikan “pinggiran” (peripheries), bukan oleh geografi, tetapi oleh dinamika relasional dalam rantai pasokan global, di mana narasi teknokratis tentang keberlanjutan mengesampingkan pengetahuan lokal dan keragaman eko-sosial.¹¹ Diskursus kompensasi gagal mengatasi kerugian kultural dan ekologis yang ireversibel, sementara “transisi energi” lebih berfungsi untuk mengamankan pasar dan geopolitik daripada mempromosikan keadilan.

Tuduhan keempat: proyek karbon adalah bentuk baru ketergantungan neokolonial. Para peneliti dalam jurnal International Journal of Hydrogen Energy (2025) mengungkap bagaimana strategi hidrogen Eropa secara eksplisit memetakan ketergantungan baru. Inisiatif H2Global Jerman, misalnya, menunjuk Namibia sebagai “koloni energi terbarukan” untuk ekspor amonia, meskipun 60% penduduk Namibia masih hidup dalam kemiskinan energi. Ini mencerminkan pola historis di mana “lanskap energi dibentuk ulang untuk konsumsi Utara.” ¹²

Sertifikasi seperti CertifHy memprioritaskan efisiensi pasar daripada kerusakan ekologis, melanggengkan apa yang disebut sebagai “kolonialisme hijau”.

Pandangan Gerakan Anti-Kolonialisme Hijau: Menuntut Dekolonisasi Iklim

Menghadapi kritik ini, gerakan anti-kolonialisme hijau tidak hanya menolak proyek karbon, tetapi juga menawarkan visi alternatif yang lebih radikal. Dalam policy brief untuk COP30 yang dirilis oleh International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net), enam pilar aksi diajukan untuk mendekolonisasi aksi iklim.¹³

Pertama, mengutamakan solusi yang dipimpin rakyat (peoples-led solutions) di atas keuntungan dan komodifikasi. Ini berarti mengakhiri pasar karbon, menolak “ekstraktivisme hijau”, dan memperkuat pengakuan hukum atas hak-hak Alam. Solusi yang dipimpin masyarakat—dari agroekologi hingga kedaulatan pangan dan energi—telah ada, tetapi terus dikesampingkan oleh corporate capture dan greenwashing.

Kedua, menuntut keadilan restoratif melalui pengakuan utang ekologis. Global North berutang kepada Global South atas berabad-abad ekstraksi, eksploitasi, dan apropriasi atmosfer. COP30, menurut mereka, harus menghadapi warisan ini dengan memastikan pendanaan iklim berbasis hibah (grant-based), pembatalan utang yang tidak sah, dan aturan mengikat yang mewajibkan mereka yang paling bertanggung jawab untuk membayar bagian yang adil atas kerusakan yang telah ditimbulkan.¹⁴

Ketiga, menolak logika komodifikasi alam sepenuhnya. Di Nigeria, koalisi organisasi lingkungan mengecam usulan wakil presiden untuk “memonetisasi aset alam” sebagai upaya berbahaya yang akan mengubah hutan, badan air, dan keanekaragaman hayati menjadi komoditas spekulatif. “Ini sangat mengganggu,” kata pernyataan bersama mereka. “Skema semacam itu secara historis menyebabkan kehancuran ekosistem, mengusir petani kecil dan masyarakat adat dari tanah leluhur mereka, memperburuk kerawanan pangan dan kemiskinan.”¹⁵

Keempat, mendukung mekanisme non-pasar (Non-Market Arrangements/NMA) berdasarkan Pasal 6.8 Perjanjian Paris. Rainforest Foundation UK dan Sustainable Development Strategies Group berpendapat bahwa daripada memperluas pasar karbon global berdasarkan kredit bermasalah, COP30 harus memprioritaskan pengalihan pendanaan iklim langsung ke masyarakat di Global South melalui NMA. Meskipun tantangan untuk meningkatkan skala NMA masih ada, mengatasi hambatan ini harus menjadi fokus utama negosiasi.¹⁶

Menuju Alternatif yang Lebih Adil dan Berdaulat

Apa yang ditawarkan oleh para kritikus bukanlah sekadar penolakan, tetapi peta jalan menuju tata kelola iklim yang berbeda. Ada beberapa gagasan baru yang mulai mengkristal.

Kedaulatan energi dan pangan. Alih-alih bergantung pada pasar karbon global yang spekulatif, masyarakat harus mengontrol sendiri sistem energi dan pangan mereka. Ini berarti transisi menuju energi terbarukan yang terdesentralisasi—tenaga surya, angin, dan teknologi bersih lainnya yang terbukti ramah lingkungan dan dapat diakses oleh semua orang. Ini juga berarti mendukung agroekologi dan praktik konservasi yang dipimpin komunitas yang melindungi keanekaragaman hayati sekaligus memastikan kedaulatan pangan dan ketahanan.¹⁷

Hak-hak Alam dan masyarakat adat. Alternatif yang lebih adil membutuhkan pengakuan hukum yang kuat atas hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah adat mereka. Di Kanada, First Nations seperti Dewan Haida Nation mengelola proyek karbon hutan dari kerangka konservasi yang dipimpin masyarakat adat. Di Australia, inisiatif karbon pemerintah memberi kredit kepada petani Aborigin yang menggunakan pengetahuan tradisional tentang pengelolaan lahan. Model-model ini menunjukkan bahwa karbon bukanlah masalahnya—siapa yang mengontrol dan bagaimana adalah masalahnya.

Keuangan iklim restoratif, bukan utang baru. Pendanaan iklim harus memperbaiki, bukan membebani dengan utang. ESCR-Net menyerukan pendanaan iklim berbasis hibah sebesar setidaknya USD 1,3 triliun per tahun pada 2030 untuk solusi yang dipimpin masyarakat. Ini juga berarti membatalkan utang negara-negara Selatan yang tidak sah, yang seringkali memaksa mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam hanya untuk membayar bunga.¹⁸

Dialog inklusif dan tata kelola yang demokratis. Tidak ada kebijakan iklim yang boleh dimajukan tanpa konsultasi yang bermakna dengan masyarakat sipil, masyarakat adat, dan komunitas lokal. Seperti yang ditekankan oleh kelompok lingkungan Nigeria, aksi iklim “harus berpusat pada manusia, berakar pada keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan, tidak ditentukan oleh motif keuntungan perusahaan atau pedagang karbon global.”¹⁹

Perdebatan tentang proyek karbon tidak akan lengkap tanpa mendengarkan suara-suara paling kritis dari para aktivis dan pemikir yang selama puluhan tahun telah membongkar logika di balik komodifikasi alam. Mereka tidak hanya menolak proyek karbon sebagai solusi yang cacat; mereka melihatnya sebagai manifestasi paling jelas dari kolonialisme dalam jubah hijau.

Mari kita perdalam analisis dengan menghadirkan pandangan para tokoh kunci ini, serta mengaitkannya secara lebih sistematis dengan kerangka kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme.

Vandana Shiva: Menolak Antroposen, Menegakkan Demokrasi Bumi

Dr. Vandana Shiva, fisikawan yang menjadi aktivis lingkungan dan pendiri Navdanya International, adalah salah satu kritikus paling lantang terhadap apa yang disebutnya sebagai “greenwashing” dalam rezim iklim global. Baginya, krisis iklim bukanlah sekadar masalah karbon; ia adalah gejala dari pelanggaran yang lebih dalam terhadap hukum-hukum ekologi dan hak-hak Alam.

Shiva dengan tegas menolak narasi Antroposen—gagasan bahwa semua manusia sama-sama bertanggung jawab atas kerusakan planet. Baginya, ini adalah pengalihan tanggung jawab yang berbahaya. “The destabilisation of the Earth’s climate systems is the consequence of violating the ecological processes and cycles of the earth, violating the Rights of the Earth, Rights of Indigenous People, and the Rights of Future Generations.” ²⁰ Pelanggaran ini, tegas Shiva, dilakukan oleh segelintir aktor—korporasi besar, spekulan keuangan, dan pemerintah yang tunduk pada kepentingan modal—bukan oleh petani kecil atau masyarakat adat yang selama ribuan tahun telah hidup selaras dengan alam.

Dalam kritiknya terhadap mekanisme pasar karbon, Shiva menyebutnya sebagai upaya Wall Street untuk mengkomodifikasi alam. Ia menggambarkan skema ini sebagai “a bid by Wall Street to commodify nature“—sebuah konsep yang asing dan bermusuhan dengan komunitas yang memperlakukan tanah dan lingkungan dengan hormat.²¹ Bagi Shiva, alam bukanlah aset yang dapat dipecah menjadi unit-unit karbon yang diperdagangkan. Alam adalah sumber kehidupan, jaringan hubungan yang utuh, dan pelanggaran terhadapnya adalah pelanggaran terhadap fondasi eksistensi manusia.

Shiva juga menyoroti bagaimana perjanjian-perjanjian lingkungan internasional, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (1992) dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), telah “disalahgunakan dan kini digunakan untuk menciptakan pasar baru dalam polusi dan kerusakan lingkungan massal.” ²² Baginya, ini bukanlah kegagalan teknis; ini adalah hasil dari pergeseran kekuasaan sistematis dari pemerintah dan masyarakat ke korporasi—sebuah proses yang ia amati dengan tajam ketika COP28 dipimpin oleh Sultan Al Jaber, yang juga kepala Abu Dhabi National Oil Company.

“Our future,” tulis Shiva, “is not about fake foods made in labs but by following the ecological laws of the earth by decolonising, decreasing food miles, deindustrialising and deglobalizing food systems.“²³ Solusinya adalah Demokrasi Bumi (Earth Democracy)—sebuah visi di mana hak-hak semua makhluk hidup dihormati, di mana komunitas lokal mengontrol sumber daya mereka, dan di mana siklus degeneratif diubah menjadi siklus regeneratif.

Arundhati Roy: Menceritakan Kembali Biaya Tersembunyi Kapitalisme Global

Arundhati Roy, novelis pemenang Man Booker Prize yang juga menjadi aktivis politik yang vokal, membawa perspektif yang unik: ia adalah pendongeng yang menerjemahkan arus kas global menjadi kisah-kisah nyata tentang penderitaan manusia. Seperti yang diuraikan dalam analisis akademis atas karyanya, Roy “engages in a polemical exposé to reveal the invisible costs and consequences of global capitalism, as she tallies its devastating impact on the environment and India’s rural poor.” ²⁴

Kritik Roy terhadap proyek karbon dan mekanisme pasar hijau lainnya tidak selalu eksplisit, tetapi kerangka berpikirnya sangat relevan. Ia menunjukkan bagaimana pembangunan besar-besaran—bendungan, tambang, kawasan industri—selalu memiliki korban: masyarakat adat yang diusir, petani yang kehilangan tanah, ekosistem yang hancur. Proyek karbon, dalam logika yang sama, adalah bentuk baru dari “penghancuran kreatif” kapitalisme—di mana hutan dan tanah masyarakat adat diubah menjadi komoditas keuangan, sementara biaya sosial dan ekologisnya dieksternalisasi.

Roy juga mengkritik narasi bahwa globalisasi dan perdagangan karbon membawa kemakmuran. Baginya, seperti yang dijelaskan oleh para peneliti, “Roy exposes the collusion between neoliberal market dynamics, military force, and environmental devastation.” ²⁵ Kolusi ini adalah inti dari apa yang disebutnya sebagai “imperialisme baru”—di mana kekuatan militer dan pasar bekerja sama untuk membuka wilayah baru bagi eksploitasi, kini dengan kedok “penyelamatan iklim”.

Lebih jauh, Roy mengajak kita untuk membayangkan alternatif. Seperti yang ia tulis dalam esainya tentang pandemi, krisis adalah portal menuju dunia baru. Krisis iklim, dengan segala kengeriannya, juga merupakan portal. Pertanyaannya adalah: apakah kita akan melangkah ke sisi portal di mana keadilan, solidaritas, dan demokrasi ekologis menjadi fondasi, atau kita akan tetap terjebak di sisi lama di mana korporasi dan spekulan terus mengatur permainan?

Jason Hickel: Menghancurkan Logika Nilai Kapitalis demi Eko-Sosialisme

Jason Hickel, antropolog ekonomi dan teoritikus degrowth, membawa analisis kelas yang tajam ke dalam perdebatan tentang iklim dan proyek karbon. Baginya, krisis ekologis bukanlah kecelakaan atau kegagalan kebijakan; ia adalah hasil yang tak terhindarkan dari hukum nilai kapitalis (capitalist law of value).

Apa maksudnya? Dalam kapitalisme, produksi tidak diatur oleh kebutuhan manusia atau ekologi, tetapi oleh profitabilitas. “If something isn’t profitable, it doesn’t get made—no matter how necessary it is,” tegas Hickel dalam kuliahnya di University of Bergen pada 2025 . Inilah sebabnya mengapa investasi mengalir deras ke bahan bakar fosil, SUV, jet pribadi, dan kapal pesiar—karena aktivitas ini sangat menguntungkan—sementara investasi dalam energi terbarukan, transportasi publik, dan pertanian regeneratif justru kekurangan dana, meskipun secara teknis lebih murah dan sangat dibutuhkan.

Dalam konteks proyek karbon, hukum nilai ini menjelaskan mengapa mekanisme pasar gagal. Pasar karbon tidak menghentikan polusi di sumbernya karena menghentikan polusi tidak menguntungkan bagi korporasi yang telah menginvestasikan triliunan dolar dalam infrastruktur fosil. Sebaliknya, pasar karbon menciptakan komoditas baru—kredit karbon—yang dapat diperdagangkan, spekulasi, dan menghasilkan profit. Polusi tidak dikurangi; ia hanya “dikompensasi” di tempat lain, seringkali di Global South dengan biaya sosial dan ekologis yang sangat besar.

Hickel juga menolak narasi bahwa semua manusia bertanggung jawab atas krisis iklim. Ia menunjukkan bahwa negara-negara Global North bertanggung jawab atas sekitar 90% dari seluruh emisi kumulatif yang melebihi batas aman planet, sementara Global South hanya bertanggung jawab atas sekitar 10%. “Climate breakdown is a process of atmospheric colonization,” katanya dalam pidatonya di Havana pada peringatan 50 tahun Revolusi Kuba.²⁶

Atmosfer adalah milik bersama (commons), tetapi negara-negara kaya telah mengapropriasinya untuk kekayaan mereka sendiri, dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi seluruh kehidupan di Bumi, dan dampak ini terjadi di sepanjang garis kolonial.

Solusi Hickel tidak terletak pada reformasi pasar karbon, tetapi pada eko-sosialisme—pengambilalihan kontrol demokratis atas alat-alat produksi. “The only way to deal with this crisis is with public planning,” tegasnya. Ini berarti investasi publik besar-besaran dalam energi terbarukan dan infrastruktur hijau, didanai melalui penerbitan mata uang nasional, sambil secara bersamaan mengurangi permintaan swasta melalui pajak kekayaan dan regulasi kredit. Ini juga berarti “progressive delinking from the imperial core“—pemutusan hubungan progresif dari pusat imperialis—untuk mencapai kedaulatan ekonomi sejati bagi Global South.

Hickel juga menyerukan tindakan kolektif Global South untuk memanfaatkan kekuatan tawar mereka. Karena ekonomi Barat sepenuhnya bergantung pada produksi di Selatan (sekitar 50% dari semua bahan yang dikonsumsi di Global North dirampas dari Selatan), negara-negara Selatan dapat membentuk kartel untuk memaksa negara-negara imperialis mengambil tindakan radikal menuju dekarbonisasi dan keadilan iklim.

Kolonialisme Hijau dalam Aksi

Para peneliti di bidang politik ekologi dan keadilan energi telah memperkuat kritik ini dengan bukti-bukti empiris yang kuat. Boretti, dalam analisis kritisnya tentang strategi hidrogen dan manajemen karbon Uni Eropa, memperkenalkan konsep “green colonialism“ untuk menggambarkan bagaimana inisiatif seperti European Green Deal dan Critical Raw Materials Act justru memperdalam ketergantungan baru pada ekstraksi sumber daya dari Global South.²⁷

Uni Eropa memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin aksi iklim, tetapi di balik retorika hijau ini tersembunyi “externalization of environmental and social costs” ke negara-negara Selatan yang tidak pernah menikmati manfaat industrialisasi.

Whittle dan Asekomeh, dalam bab buku mereka tentang perdagangan karbon di Afrika (2026), menggunakan kerangka “environmental colonialism” untuk menganalisis bagaimana mekanisme ini “may be (ab)used to ‘offshore’ the externalities of carbon emissions and can be interpreted as giving developed countries a get out of jail free card.” ²⁸Mereka menekankan bahwa perdagangan karbon, jika tidak diatur dengan ketat, akan menjadi “imperialistic mechanisms for extending the powers, benefits and influence of the people already empowered” atas orang-orang yang didominasi di Global South.

Laporan dari Heinrich Böll Stiftung tentang COP30 (2025) mengungkap bagaimana aturan-aturan di bawah Pasal 6 Perjanjian Paris semakin dilonggarkan untuk mengakomodasi kepentingan industri, bukan integritas iklim. Standar “non-permanence and reversal” yang baru, misalnya, “provides excessive flexibility, vague risk definitions, and inadequate monitoring requirements that mask reversal risks.”²⁹ Dalam praktiknya, ini berarti bahwa sebuah perusahaan dapat membeli kredit karbon dari proyek hutan di Afrika, tetapi jika hutan itu terbakar atau ditebang lima tahun kemudian, risikonya tidak ditanggung oleh pembeli kredit, melainkan oleh masyarakat lokal yang kehilangan mata pencaharian mereka.

Dengan menyatukan pandangan-pandangan ini, kita dapat melihat proyek karbon bukan sebagai solusi teknis yang sedikit cacat, tetapi sebagai instrumen yang secara struktural melanggengkan relasi kuasa kolonial dalam bentuk baru. Ada beberapa mekanisme utama yang menghubungkan proyek karbon dengan logika kapitalisme dan imperialisme.

Pertama, proyek karbon memisahkan lokasi polusi dari lokasi dampak. Ini adalah inti dari apa yang disebut Hickel sebagai “atmospheric colonization.” Negara-negara maju terus mencemari di dalam negeri, sementara “solusi” ditempatkan di Global South—di mana masyarakat adat dan petani kecil diminta untuk “menjaga hutan” agar perusahaan di Utara dapat terus mengeluarkan asap. Pola ini mencerminkan hubungan kolonial klasik: pusat mengambil sumber daya, pinggiran menanggung konsekuensi.

Kedua, proyek karbon mengubah alam menjadi komoditas keuangan. Shiva menyebut ini sebagai “commodification of nature”—sebuah proses yang asing bagi budaya-budaya yang memperlakukan tanah sebagai ibu, bukan sebagai aset. Ketika hutan diubah menjadi “kredit karbon,” ia kehilangan makna spiritual, budaya, dan ekologisnya. Ia menjadi sekadar angka dalam neraca perusahaan. Ini adalah bentuk ekspropriasi baru—bukan tanah secara fisik, tetapi makna dan hubungan masyarakat dengan tanah.

Ketiga, proyek karbon menciptakan ketergantungan baru. Negara-negara Selatan yang berpartisipasi dalam pasar karbon seringkali terperangkap dalam utang ekologis. Mereka tidak pernah menikmati manfaat industrialisasi, tetapi kini harus “membayar” dengan menjaga hutan mereka tetap utuh—sementara korporasi asing menuai keuntungan dari kredit yang dihasilkan. Ini adalah bentuk baru dari apa yang disebut Hickel sebagai “unequal exchange”—pertukaran tidak setara yang mengalirkan nilai dari Selatan ke Utara, kini melalui mekanisme karbon.

Keempat, proyek karbon mengalihkan perhatian dari akar masalah. Dengan berfokus pada “kompensasi” dan “offset,” ia membebaskan negara-negara maju dari kewajiban untuk melakukan perubahan struktural di dalam negeri—mengurangi konsumsi energi, mengakhiri subsidi bahan bakar fosil, membatasi produksi barang-barang mewah yang boros karbon. Seperti yang ditulis oleh aktivis dalam kutipan yang disebarkan di LinkedIn, “the West, through figures like Bill Gates, is now making the Global South pay” untuk polusi yang mereka ciptakan selama berabad-abad.³⁰

Alternatif yang Lebih Adil: Menuju Dekolonisasi Iklim

Apa yang ditawarkan oleh para kritikus ini bukanlah sekadar kritik destruktif, tetapi visi alternatif yang konkret. Vandana Shiva menyerukan Earth Democracy—sebuah sistem di mana hak-hak alam diakui, di mana komunitas lokal mengontrol sumber daya mereka, dan di mana siklus degeneratif diubah menjadi siklus regeneratif melalui pertanian organik, keanekaragaman hayati, dan desentralisasi ekonomi.^{31 32}

Jason Hickel menawarkan eko-sosialisme—pengambilalihan kontrol demokratis atas alat-alat produksi, investasi publik besar-besaran dalam kebutuhan sosial dan ekologis, dan pemutusan hubungan progresif dari imperial core untuk mencapai kedaulatan ekonomi sejati. ^{33 34}

Arundhati Roy mengajak kita untuk membayangkan kembali dunia—untuk menggunakan krisis sebagai portal menuju tatanan baru yang didasarkan pada solidaritas, keadilan, dan martabat bersama. ^{35 36}

Para peneliti seperti Boretti, Whittle, dan Asekomeh menekankan perlunya tata kelola yang adil dan transparan—mekanisme non-pasar berdasarkan Pasal 6.8 Perjanjian Paris, pendanaan iklim berbasis hibah, pengakuan utang ekologis, dan yang terpenting, penghentian logika komodifikasi alam sepenuhnya.^{37 38 39}

Pada akhirnya, perdebatan tentang proyek karbon adalah perdebatan tentang karakter peradaban kita. Apakah kita akan mengambil jalan pintas—memperdagangkan kredit, menanam pohon sebagai kompensasi, dan berharap masalahnya hilang? Atau apakah kita akan menghadapi akar masalahnya: sistem ekonomi yang secara fundamental tergantung pada ekstraksi tak terbatas, pertumbuhan tanpa batas, dan eksploitasi sumber daya dan manusia di pinggiran global?

Proyek karbon bukanlah solusi. Ia adalah simtom—simtom dari keengganan sistem global untuk berubah secara fundamental. Selama produksi masih diatur oleh profitabilitas, bukan oleh kebutuhan manusia dan ekologi; selama negara-negara maju menolak untuk memotong emisi di sumbernya; selama alam diperlakukan sebagai komoditas, bukan sebagai rumah bersama—selama itu, bumi akan terus berdarah, dan proyek karbon hanyalah plester kecil pada luka yang menganga.

Seperti yang ditulis oleh Hickel: “We stand at a fork in the road. We can stick with the status quo and watch helplessly as our world burns… or we can unite and set a new course for human history. The Southern struggle for liberation is the true agent of world-historical transformation.” ⁴⁰

Proyek karbon, dalam bentuknya saat ini, adalah anak kandung dari jalan pintas itu. Ia lahir dari keengganan untuk berubah. Ia tumbuh besar dalam sistem yang menghargai instrumen keuangan di atas transformasi sosial. Dan ia terus berkembang karena ada kekuatan besar—dari perusahaan minyak hingga spekulan karbon—yang berkepentingan agar ia tetap hidup.

Namun, seperti yang diingatkan oleh gerakan anti-kolonialisme hijau, tidak ada jalan pintas menuju keadilan iklim. Seperti yang ditulis oleh Arundhati Roy dalam esainya tentang kapitalisme dan pandemi, “Historically, pandemics have forced humans to break with the past and imagine their world anew. This one is no different. It is a portal, a gateway between one world and the next.”(Secara historis, pandemi telah memaksa manusia untuk memutuskan masa lalu dan membayangkan dunia mereka yang baru. Yang ini tidak berbeda. Ini adalah portal, sebuah gerbang antara satu dunia dan dunia berikutnya.)

Krisis iklim juga merupakan sebuah portal. Proyek karbon adalah upaya untuk tetap berada di sisi portal yang lama—dengan logika lama yang sama, hanya dengan kedok baru. Tapi portal itu mengundang kita untuk melangkah ke sisi lain. Sisi di mana alam bukanlah komoditas, di mana masyarakat adat bukanlah penghalang, di mana polusi harus dihentikan di sumbernya, bukan dikompensasi di tempat lain. Sisi di mana keadilan bukanlah kata-kata manis dalam dokumen negosiasi, tetapi fondasi dari setiap tindakan nyata.

Pilihan ada di tangan kita. Hari Bumi 22 April 2026 dengan tema Our Power, Our Planet mengisyaratkan kekuatan ada pada kita, warga khalayak, bukan pada elit yang korup dan otoriter, kekuatan untuk menentukan pilihan. Apakah kita akan terus berdagang kredit, atau memulai transformasi sejati? Waktu, yang semakin sempit, tidak akan menunggu, akan menjadi saksinya.

Bogor, 21 April 2026

Daftar Pustaka

Boretti, A. (2025). Green façades, colonial shades? A critical inquiry into the global justice implications of the European Union’s hydrogen and carbon management strategies. Energy Research & Social Science, *120*. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629625004591
Comfort, S. (2009). How to tell a story to change the world: Arundhati Roy, globalization, and environmental feminism. In Postcolonial Environmentalism. Taylor & Francis. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203885086-16/tell-story-change-world-arundhati-roy-globalization-environmental-feminism-susan-comfort
Heinrich Böll Stiftung. (2025, November 14). COP30: Entrenching a new era of climate colonialism?https://www.boell.de/en/2025/11/14/cop30-entrenching-new-era-climate-colonialism
Hickel, J. (2024, April 29). Climate, energy and natural resources. Progressive International. https://progressive.international/blueprint/1f26392c-176d-405e-948e-75a6333edc45-climate-energy-and-natural-resources/en/
Hickel, J. (2025, August 22). Reorganizing production to serve life, not profit. Progressive International. https://progressive.international/wire/2025-08-22-reorganizing-production-to-serve-life-not-profit/en/
Hickel, J., & Siddiqui, K. (2025). Beyond profit: The hydrogen economy as a civilizational choice between climate justice and neocolonialism. International Journal of Hydrogen Energy. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319925051262
Inside Climate News. (2019, December 16). UN climate talks stymied by carbon markets’ ‘ghost from the past’. https://insideclimatenews.org/news/16122019/cop25-carbon-markets-un-climate-talks-fail-madrid-kyoto-protocol/
International Network for Economic, Social and Cultural Rights. (2025, October 27). *COP30 policy brief: Centering peoples-led solutions for a decolonized climate future*. https://www.escr-net.org/resources/cop-30-policy-brief-centering-peoples-led-solutions-our-common-agenda-for-a-decolonized-climate-future/
Kumar, B. K. M. (2018). Resisting the empire: Arundhati Roy’s political and ecological critique of global capitalism and neo-imperialism. International Journal of English Literature and Social Sciences, *3*(5), 931-934. https://doi.org/10.22161/ijels.3.5.39
Landesa. (2023). Carbon markets and Indigenous peoples: Risks and recommendations.
LinkedIn post by Dominique Bergiers quoting Vandana Shiva. (2024). https://www.linkedin.com/posts/dominique-bergiers-she-her-8556132_environmentalpollution-billgates-globalsouth-activity-7208419252825903105-54Fa
McElwee, P., et al. (2025). Energy expansion at the global peripheries: The end of territories. IDS Bulletin, *56*(2). https://bulletin.ids.ac.uk/index.php/idsbo/article/view/3314
Navdanya International. (2022). What is missing from the climate debate. https://navdanyainternational.org/?na=view&id=46
Radio Nigeria South South Zone. (2025, November 14). Environmental rights groups condemn call to commodify the environment. https://radionigeriasouthsouth.gov.ng/environmental-rights-groups-condemn-call-to-commodify-the-environment/
Rainforest Foundation UK & Sustainable Development Strategies Group. (2025, November 5). Nature, people and carbon markets: Rethinking Article 6 at COP30. https://www.rainforestfoundationuk.org/nature-people-and-carbon-markets-rethinking-article-6-at-cop30/
Schartup, A. (2025, September 28). California extends cap-and-trade, as Indigenous nations grapple with the trade-offs. Grist. https://grist.org/indigenous/california-extends-cap-and-trade-as-indigenous-nations-grapple-with-the-tradeoffs/
Shiva, V. (2023). The nature of nature. [ParlInfo citation]
Whittle, A., & Asekomeh, A. (2026). Carbon trading as a get out of jail free card: Environmental colonialism and counterviews. In The Palgrave Handbook of Carbon Trading in Africa (pp. 13-31). Springer. https://econpapers.repec.org/bookchap/sprsprchp/978-3-032-00934-0_5f2.html

¹ Shiva, V. (2023). The nature of nature. [ParlInfo citation]
² Inside Climate News. (2019, December 16). UN climate talks stymied by carbon markets’ ‘ghost from the past’. https://insideclimatenews.org/news/16122019/cop25-carbon-markets-un-climate-talks-fail-madrid-kyoto-protocol/
³ Inside Climate News. (2019, December 16). UN climate talks stymied by carbon markets’ ‘ghost from the past’. https://insideclimatenews.org/news/16122019/cop25-carbon-markets-un-climate-talks-fail-madrid-kyoto-protocol/
⁴ Inside Climate News. (2019, December 16). UN climate talks stymied by carbon markets’ ‘ghost from the past’. https://insideclimatenews.org/news/16122019/cop25-carbon-markets-un-climate-talks-fail-madrid-kyoto-protocol/
⁵ Inside Climate News. (2019, December 16). UN climate talks stymied by carbon markets’ ‘ghost from the past’. https://insideclimatenews.org/news/16122019/cop25-carbon-markets-un-climate-talks-fail-madrid-kyoto-protocol/
⁶ Inside Climate News. (2019, December 16). UN climate talks stymied by carbon markets’ ‘ghost from the past’. https://insideclimatenews.org/news/16122019/cop25-carbon-markets-un-climate-talks-fail-madrid-kyoto-protocol/
⁷ Heinrich Böll Stiftung. (2025, November 14). COP30: Entrenching a new era of climate colonialism?https://www.boell.de/en/2025/11/14/cop30-entrenching-new-era-climate-colonialism
⁸ Schartup, A. (2025, September 28). California extends cap-and-trade, as Indigenous nations grapple with the trade-offs. Grist. https://grist.org/indigenous/california-extends-cap-and-trade-as-indigenous-nations-grapple-with-the-tradeoffs/
⁹ Schartup, A. (2025, September 28). California extends cap-and-trade, as Indigenous nations grapple with the trade-offs. Grist. https://grist.org/indigenous/california-extends-cap-and-trade-as-indigenous-nations-grapple-with-the-tradeoffs/
¹⁰ Rainforest Foundation UK & Sustainable Development Strategies Group. (2025, November 5). Nature, people and carbon markets: Rethinking Article 6 at COP30. https://www.rainforestfoundationuk.org/nature-people-and-carbon-markets-rethinking-article-6-at-cop30/
¹¹ McElwee, P., et al. (2025). Energy expansion at the global peripheries: The end of territories. IDS Bulletin, 56(2). https://bulletin.ids.ac.uk/index.php/idsbo/article/view/3314
¹² Hickel, J., & Siddiqui, K. (2025). Beyond profit: The hydrogen economy as a civilizational choice between climate justice and neocolonialism. International Journal of Hydrogen Energy. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319925051262
¹³ International Network for Economic, Social and Cultural Rights. (2025, October 27). *COP30 policy brief: Centering peoples-led solutions for a decolonized climate future*. https://www.escr-net.org/resources/cop-30-policy-brief-centering-peoples-led-solutions-our-common-agenda-for-a-decolonized-climate-future/
¹⁴ International Network for Economic, Social and Cultural Rights. (2025, October 27). *COP30 policy brief: Centering peoples-led solutions for a decolonized climate future*. https://www.escr-net.org/resources/cop-30-policy-brief-centering-peoples-led-solutions-our-common-agenda-for-a-decolonized-climate-future/
¹⁵ Radio Nigeria South South Zone. (2025, November 14). Environmental rights groups condemn call to commodify the environment. https://radionigeriasouthsouth.gov.ng/environmental-rights-groups-condemn-call-to-commodify-the-environment/
¹⁶ Rainforest Foundation UK & Sustainable Development Strategies Group. (2025, November 5). Nature, people and carbon markets: Rethinking Article 6 at COP30. https://www.rainforestfoundationuk.org/nature-people-and-carbon-markets-rethinking-article-6-at-cop30/
¹⁷ Radio Nigeria South South Zone. (2025, November 14). Environmental rights groups condemn call to commodify the environment. https://radionigeriasouthsouth.gov.ng/environmental-rights-groups-condemn-call-to-commodify-the-environment/
¹⁸ International Network for Economic, Social and Cultural Rights. (2025, October 27). *COP30 policy brief: Centering peoples-led solutions for a decolonized climate future*. https://www.escr-net.org/resources/cop-30-policy-brief-centering-peoples-led-solutions-our-common-agenda-for-a-decolonized-climate-future/
¹⁹ Radio Nigeria South South Zone. (2025, November 14). Environmental rights groups condemn call to commodify the environment. https://radionigeriasouthsouth.gov.ng/environmental-rights-groups-condemn-call-to-commodify-the-environment/
²⁰ Navdanya International. (2022). What is missing from the climate debate. https://navdanyainternational.org/?na=view&id=46
²¹ LinkedIn post by Dominique Bergiers quoting Vandana Shiva. (2024). https://www.linkedin.com/posts/dominique-bergiers-she-her-8556132_environmentalpollution-billgates-globalsouth-activity-7208419252825903105-54Fa
²² Shiva, V. (2023). The nature of nature. [ParlInfo citation]
²³ Shiva, V. (2023). The nature of nature. [ParlInfo citation]
²⁴ Comfort, S. (2009). How to tell a story to change the world: Arundhati Roy, globalization, and environmental feminism. In Postcolonial Environmentalism. Taylor & Francis. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203885086-16/tell-story-change-world-arundhati-roy-globalization-environmental-feminism-susan-comfort
²⁵ Kumar, B. K. M. (2018). Resisting the empire: Arundhati Roy’s political and ecological critique of global capitalism and neo-imperialism. International Journal of English Literature and Social Sciences, 3(5), 931-934. https://doi.org/10.22161/ijels.3.5.39
²⁶ Hickel, J. (2024, April 29). Climate, energy and natural resources. Progressive International. https://progressive.international/blueprint/1f26392c-176d-405e-948e-75a6333edc45-climate-energy-and-natural-resources/en/
²⁷ Boretti, A. (2025). Green façades, colonial shades? A critical inquiry into the global justice implications of the European Union’s hydrogen and carbon management strategies. Energy Research & Social Science, 120. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629625004591
²⁸ Whittle, A., & Asekomeh, A. (2026). Carbon trading as a get out of jail free card: Environmental colonialism and counterviews. In The Palgrave Handbook of Carbon Trading in Africa (pp. 13-31). Springer. https://econpapers.repec.org/bookchap/sprsprchp/978-3-032-00934-0_5f2.htm
²⁹ Heinrich Böll Stiftung. (2025, November 14). COP30: Entrenching a new era of climate colonialism?https://www.boell.de/en/2025/11/14/cop30-entrenching-new-era-climate-colonialism
³⁰ LinkedIn post by Dominique Bergiers quoting Vandana Shiva. (2024). https://www.linkedin.com/posts/dominique-bergiers-she-her-8556132_environmentalpollution-billgates-globalsouth-activity-7208419252825903105-54Fa
³¹ Navdanya International. (2022). What is missing from the climate debate. https://navdanyainternational.org/?na=view&id=46
³² Shiva, V. (2023). The nature of nature. [ParlInfo citation]
³³ Hickel, J. (2025, August 22). Reorganizing production to serve life, not profit. Progressive International. https://progressive.international/wire/2025-08-22-reorganizing-production-to-serve-life-not-profit/en/
³⁴ Hickel, J. (2024, April 29). Climate, energy and natural resources. Progressive International. https://progressive.international/blueprint/1f26392c-176d-405e-948e-75a6333edc45-climate-energy-and-natural-resources/en/
³⁵ Kumar, B. K. M. (2018). Resisting the empire: Arundhati Roy’s political and ecological critique of global capitalism and neo-imperialism. International Journal of English Literature and Social Sciences, 3(5), 931-934. https://doi.org/10.22161/ijels.3.5.39
³⁶ Comfort, S. (2009). How to tell a story to change the world: Arundhati Roy, globalization, and environmental feminism. In Postcolonial Environmentalism. Taylor & Francis. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203885086-16/tell-story-change-world-arundhati-roy-globalization-environmental-feminism-susan-comfort
³⁷ Boretti, A. (2025). Green façades, colonial shades? A critical inquiry into the global justice implications of the European Union’s hydrogen and carbon management strategies. Energy Research & Social Science, 120. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629625004591
³⁸ Whittle, A., & Asekomeh, A. (2026). Carbon trading as a get out of jail free card: Environmental colonialism and counterviews. In The Palgrave Handbook of Carbon Trading in Africa (pp. 13-31). Springer. https://econpapers.repec.org/bookchap/sprsprchp/978-3-032-00934-0_5f2.htm
³⁹ Heinrich Böll Stiftung. (2025, November 14). COP30: Entrenching a new era of climate colonialism?https://www.boell.de/en/2025/11/14/cop30-entrenching-new-era-climate-colonialism
⁴⁰ Hickel, J. (2024, April 29). Climate, energy and natural resources. Progressive International. https://progressive.international/blueprint/1f26392c-176d-405e-948e-75a6333edc45-climate-energy-and-natural-resources/en/

Sustainability17A #68- Membongkar Logika dan Ketidakadilan Proyek Karbon

Sustainability17A #67- Wajah Bumi: Seratus Tahun yang Lalu,Seratus Tahun Mendatang

Rubarubu #50 - The Value of a Whale: Kritik Solusi Pasar atas Krisis Ekologi

Sustainability17A #68- Membongkar Logika dan Ketidakadilan Proyek Karbon

Perdebatan di Koridor COP: Hantu dari Masa Lalu yang Tak Kunjung Usai

Kritik dari Bawah: Tuduhan Kolonialisme Hijau dan Ekstraktivisme Baru

Pandangan Gerakan Anti-Kolonialisme Hijau: Menuntut Dekolonisasi Iklim

Menuju Alternatif yang Lebih Adil dan Berdaulat

Vandana Shiva: Menolak Antroposen, Menegakkan Demokrasi Bumi

Arundhati Roy: Menceritakan Kembali Biaya Tersembunyi Kapitalisme Global

Jason Hickel: Menghancurkan Logika Nilai Kapitalis demi Eko-Sosialisme

Kolonialisme Hijau dalam Aksi

Alternatif yang Lebih Adil: Menuju Dekolonisasi Iklim

Daftar Pustaka

Related posts

Sustainability17A #67- Wajah Bumi: Seratus Tahun yang Lalu,Seratus Tahun Mendatang

Sustainability17A #66- Kota Tanpa Mobil

Sustainability17A #65- Zaitun: Kisah Pohon Tempat Akar Kehidupan

Sustainability17A #64- Merawat Alam dari Meja Belajar HCV-HCS Integrated training

Sustainability17A #67- Wajah Bumi: Seratus Tahun yang Lalu,Seratus Tahun Mendatang

Rubarubu #50 - The Value of a Whale: Kritik Solusi Pasar atas Krisis Ekologi