Rubarubu #111
Participation, The New Tyranny?
Sebuah Refleksi Kritis
Pada akhir 1990-an, sebuah proyek pembangunan air bersih di sebuah desa di Afrika Timur dipuji sebagai contoh keberhasilan “partisipasi masyarakat”. Warga dikumpulkan, dipetakan kebutuhannya, diminta membuat prioritas, bahkan menandatangani komitmen kontribusi tenaga kerja. Laporan donor internasional menuliskan kalimat yang nyaris seragam: community-owned, community-driven, participatory success. Namun beberapa tahun kemudian, pompa air itu rusak. Tak ada dana perawatan. Komite desa yang dibentuk bubar pelan-pelan. Ketika ditelusuri, sebagian warga mengaku mereka tak pernah benar-benar memahami keputusan teknis yang diambil; mereka hanya menyetujui rencana yang sudah “dibingkai” sebelumnya oleh fasilitator proyek. “Kami diminta bicara,” kata seorang warga, “tetapi jalannya sudah ditentukan.”
Kisah seperti ini—yang berulang dalam berbagai variasi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin—adalah latar sosial yang membuat Bill Cooke dan Uma Kothari menyunting buku penting berjudul Participation: The New Tyranny? (Zed Books, 2001). Buku ini lahir dari kegelisahan atas euforia “partisipasi” dalam dunia pembangunan internasional sejak 1980–1990-an. Setelah kegagalan pendekatan pembangunan top-down dan teknokratis, partisipasi dipromosikan sebagai koreksi moral dan metodologis.
Robert Chambers, salah satu tokoh Participatory Rural Appraisal (PRA), menyerukan “putting the last first” (Chambers, 1997), membalik relasi kuasa antara ahli dan masyarakat. Namun Cooke dan Kothari mengajukan pertanyaan yang mengganggu: bagaimana jika partisipasi justru menjadi bentuk baru dominasi? Bagaimana jika ia berubah menjadi apa yang mereka sebut—dengan tanda tanya provokatif—sebagai “tirani baru”?
Kritik atas Mitos Emansipasi
Secara komprehensif, buku ini mengumpulkan esai-esai yang membedah partisipasi dari tiga sudut besar: (1) partisipasi sebagai teknik manajerial yang depolitisasi; (2) partisipasi sebagai praktik yang menyamarkan relasi kuasa; dan (3) partisipasi sebagai diskursus global yang mengukuhkan agenda neoliberal.
Cooke dalam pengantar bukunya mengingatkan bahwa partisipasi sering diperlakukan sebagai sesuatu yang secara inheren baik—seolah-olah ia kebal kritik. Ia menulis bahwa “the tyranny of participation” muncul ketika partisipasi digunakan untuk membatasi perdebatan, mengontrol agenda, dan menutup kemungkinan oposisi (Cooke & Kothari, 2001). Dalam praktiknya, metode partisipatif sering kali membingkai ruang diskusi sedemikian rupa sehingga hanya pilihan-pilihan tertentu yang mungkin muncul. Michel Foucault pernah mengingatkan bahwa kekuasaan tidak selalu represif, tetapi produktif—ia bekerja melalui normalisasi dan pembingkaian wacana (Foucault, 1980).
Buku ini memperlihatkan bagaimana partisipasi dapat menjadi instrumen semacam itu: bukan memaksa secara kasar, tetapi mengarahkan secara halus. Uma Kothari, dalam salah satu esainya, menelusuri bagaimana teknik-teknik partisipatif—seperti pemetaan sosial, ranking prioritas, diskusi kelompok—sering dianggap netral. Padahal, ia sarat asumsi tentang rasionalitas, konsensus, dan homogenitas komunitas. Komunitas diperlakukan seolah-olah ia entitas yang padu, tanpa konflik internal kelas, gender, atau etnis. Padahal, seperti dikatakan oleh Iris Marion Young, “the ideal of community often suppresses difference” (Young, 1990). Idealisme tentang komunitas kerap membungkam perbedaan.
Gagasan ini dikemukakan oleh Iris Marion Young, terutama dalam esainya yang terkenal “The Ideal of Community and the Politics of Difference” (1990), yang kemudian dimuat dalam buku-nya Justice and the Politics of Difference (Princeton University Press, 1990). Dalam esai tersebut, Young mengkritik kecenderungan teori politik yang mengidealkan “komunitas” sebagai harmoni dan kesatuan. Menurutnya, idealisasi itu justru berisiko menekan pluralitas, perbedaan identitas, dan konflik yang sah dalam masyarakat. Ia berargumen bahwa politik yang adil bukanlah yang menghapus perbedaan demi kesatuan, melainkan yang mengakui dan mengelola perbedaan secara demokratis.
Dalam ruang partisipasi, suara yang paling fasih atau paling dekat dengan elit lokal sering mendominasi, sementara kelompok rentan kembali tersisih—kini atas nama partisipasi itu sendiri.
Depolitisasi dan Manajerialisme
Salah satu kritik tajam buku ini adalah bahwa partisipasi telah direduksi menjadi teknik manajemen proyek. Ia menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan legitimasi program—bukan untuk mentransformasi relasi kuasa. Dalam konteks ini, partisipasi selaras dengan rasionalitas neoliberal yang menekankan tanggung jawab lokal, pengurangan peran negara, dan penghematan anggaran publik.
Arturo Escobar sebelumnya telah mengkritik “development discourse” sebagai sistem pengetahuan yang membentuk Dunia Ketiga sebagai objek intervensi (Escobar, 1995). Cooke dan Kothari melanjutkan garis kritik ini: partisipasi sering kali hanya menjadi metode baru dalam kerangka pembangunan yang lama. Alih-alih mempertanyakan struktur global ketimpangan, ia fokus pada perubahan perilaku lokal.
Di sinilah paradoks muncul. Partisipasi menjanjikan pemberdayaan (empowerment), tetapi sering beroperasi dalam batas-batas yang sudah ditentukan oleh donor, logframe, dan indikator kinerja. James Ferguson menyebut fenomena serupa sebagai “anti-politics machine”—mekanisme yang mengubah persoalan politik menjadi persoalan teknis (Ferguson, 1994). Dalam banyak kasus, partisipasi justru memperkuat ilusi bahwa masyarakat telah “dilibatkan”, padahal keputusan strategis tetap berada di luar jangkauan mereka.
Psikologi Kelompok dan Represi Halus
Beberapa kontributor buku ini juga menyoroti dinamika psikologis dalam kelompok partisipatif. Norma konsensus dapat menciptakan tekanan untuk setuju. Ketidaksetujuan sering dipandang sebagai penghambat proses. Di sini, partisipasi bisa berubah menjadi mekanisme disipliner: mereka yang berbeda pandangan dianggap tidak kooperatif. Hannah Arendt pernah menulis bahwa kekuasaan sejati muncul dari tindakan bersama yang plural dan terbuka (Arendt, 1958). Namun partisipasi yang direkayasa dapat mengikis pluralitas itu. Ia menciptakan ruang yang tampak demokratis, tetapi sebenarnya sempit. Dalam konteks ini, pertanyaan buku ini menjadi relevan: apakah partisipasi memperluas demokrasi, atau justru menyederhanakannya?
Ketika buku ini terbit pada 2001, dunia pembangunan sedang berada pada puncak popularitas pendekatan partisipatif. Dua dekade kemudian, kita hidup dalam era yang lebih kompleks: tata kelola kolaboratif, stakeholder engagement, co-creation, hingga partisipasi digital. Namun pertanyaan dasarnya tetap sama.
Di era media sosial, partisipasi sering diukur dari jumlah “likes” dan komentar. Dalam tata kelola kota, forum konsultasi publik digelar sebelum proyek infrastruktur besar. Dalam perusahaan, karyawan diajak “berpartisipasi” dalam inovasi. Tetapi kritik Cooke dan Kothari tetap menggema: siapa yang menentukan agenda? Siapa yang diuntungkan? Apakah partisipasi membuka ruang deliberasi nyata, atau sekadar legitimasi simbolik?
Sherry Arnstein, jauh sebelum buku ini, telah menggambarkan “ladder of citizen participation” yang menunjukkan bahwa tidak semua partisipasi berarti kekuasaan (Arnstein, 1969). Banyak praktik berhenti pada tingkat tokenisme. Buku Participation: The New Tyranny? memperdalam analisis itu dalam konteks pembangunan global.
Dalam tradisi pemikiran Islam, gagasan shura (musyawarah) sering dipahami sebagai prinsip partisipasi kolektif (Q.S. 42:38). Namun para pemikir seperti Al-Farabi dan Ibn Khaldun mengingatkan bahwa solidaritas sosial (asabiyyah) dan keadilan struktural menentukan kualitas pemerintahan (Ibn Khaldun, Muqaddimah). Tanpa keadilan dan distribusi kekuasaan yang seimbang, musyawarah bisa menjadi formalitas belaka. Kritik Cooke dan Kothari secara tidak langsung mengingatkan bahwa partisipasi tanpa transformasi struktur hanyalah prosedur kosong.
Pada bagian pembuka Participation: The New Tyranny?, Bill Cooke dan Uma Kothari tidak langsung menyerang partisipasi sebagai konsep. Mereka memulainya dengan kegelisahan yang lebih halus: bagaimana mungkin sebuah gagasan yang secara moral hampir tak terbantahkan—melibatkan orang dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka—justru bisa menjadi bentuk penindasan baru? Di sinilah Bagian I, The Case for Participation as Tyranny, dibangun bukan sebagai dakwaan emosional, melainkan sebagai pembacaan kritis terhadap sejarah, praktik, dan bahasa pembangunan itu sendiri (Cooke & Kothari, 2001). Cooke dan Kothari menunjukkan bahwa pada akhir abad ke-20, partisipasi telah berubah dari pendekatan alternatif menjadi ortodoksi pembangunan. Hampir semua lembaga donor besar—Bank Dunia, DFID, UNDP—mengadopsi bahasa partisipasi. Dalam pengantar bagian ini, mereka menying-gung bagaimana partisipasi sering diperlakukan sebagai “self-evidently good”, seolah-olah berada di luar kritik moral. Justru karena status moralnya yang tinggi itulah, menurut mereka, partisipasi menjadi kebal terhadap refleksi kritis. Ia menjadi norma hegemonik.
Di bagian “What the Book Says”, Cooke dan Kothari menjelaskan bahwa buku ini tidak bertujuan membatalkan partisipasi, melainkan membuka kembali ruang debat yang telah tertutup oleh konsensus. Mereka menyatakan bahwa partisipasi bisa menjadi tiranik ketika ia membatasi kemungkinan berpikir dan bertindak di luar kerangka yang sudah ditentukan. Tirani di sini bukan berarti kekerasan terbuka, melainkan kontrol yang terinternalisasi melalui prosedur yang tampak demokratis.
Salah satu argumen penting yang mereka kemukakan adalah bahwa teknik partisipatif sering kali bekerja sebagai instrumen manajerial. Ia mengubah konflik politik menjadi persoalan teknis: bagaimana memfasilitasi diskusi, bagaimana menyusun ranking prioritas, bagaimana memastikan “ownership”. Namun pertanyaan tentang distribusi kekuasaan—siapa menentukan agenda, siapa mengontrol sumber daya—tetap berada di luar jangkauan. Dalam konteks ini, partisipasi bisa berfungsi sebagai mekanisme depolitisasi. Seperti dicatat dalam bagian ini, proses partisipatif sering kali “closes down rather than opens up debate” (Cooke & Kothari, 2001).
Cooke secara khusus menyoroti bahwa partisipasi dapat menjadi bentuk kontrol yang lebih efektif daripada pendekatan top-down lama. Jika sebelumnya kekuasaan hadir dalam bentuk instruksi dan perintah, kini ia hadir dalam bentuk fasilitasi dan konsensus. Orang merasa terlibat, tetapi pilihan yang tersedia telah dipersempit sebelumnya. Di sinilah istilah “tyranny” menjadi provokatif sekaligus analitis: tirani tidak lagi berbentuk dominasi terang-terangan, melainkan pembingkaian ruang kemungkinan.
Uma Kothari menambahkan dimensi historis pada kritik ini. Ia menunjukkan bahwa gagasan partisipasi bukanlah sesuatu yang netral atau baru; ia berakar dalam tradisi kolonial dan pascakolonial tentang bagaimana “masyarakat lokal” harus dibentuk dan diarahkan. Dalam beberapa praktik, masyarakat diperlakukan sebagai objek yang perlu “diberdayakan” sesuai dengan standar rasionalitas modern. Dengan demikian, partisipasi dapat menjadi cara baru untuk mengatur subjek—menciptakan warga yang patuh, bertanggung jawab, dan selaras dengan agenda pembangunan global.
Dalam sub-bagian “Is tyranny inevitable?”, para editor tidak menyimpulkan bahwa partisipasi pasti tiranik. Mereka justru mengajukan pertanyaan terbuka: apakah tirani itu tak terelakkan, ataukah ia muncul karena partisipasi dipraktikkan tanpa kesadaran politik? Mereka mengakui bahwa partisipasi memiliki potensi emansipatoris, tetapi potensi itu hanya dapat terwujud jika relasi kuasa diakui dan dipersoalkan secara eksplisit. Tanpa refleksi semacam itu, partisipasi cenderung terjebak dalam logika proyek, target, dan indikator. Bagian ini juga memperlihatkan bagaimana partisipasi sering diasumsikan menghasilkan konsensus sebagai nilai tertinggi. Namun konsensus tidak selalu identik dengan keadilan. Konflik dapat menjadi tanda adanya perbedaan kepentingan yang sah. Dengan menekan konflik demi “kesepakatan bersama”, proses partisipatif bisa saja mengorbankan suara minoritas atau kelompok marjinal. Tirani, dalam arti ini, adalah penyeragaman yang dibungkus dalam bahasa inklusivitas.
Secara naratif, Bagian I membangun argumen bahwa partisipasi telah mengalami “fin de siècle” moment—sebuah titik jenuh historis di mana ia berubah dari gerakan kritis menjadi instrumen arus utama. Dari alat pembebasan, ia berisiko menjadi teknik pemerintahan. Inilah paradoks utama yang dirumuskan Cooke dan Kothari: semakin partisipasi diterima secara universal, semakin ia kehilangan daya kritisnya.
Maka sintesis dari bagian ini mengalir pada satu kesadaran: partisipasi bukanlah obat mujarab demokrasi. Ia adalah arena politik yang sarat kuasa. Tirani bukan sifat inheren partisipasi, tetapi risiko permanen yang muncul ketika prosedur menggantikan refleksi, ketika konsensus menggantikan perbedaan, dan ketika manajemen menggantikan politik. Cooke dan Kothari tidak menutup pintu bagi partisipasi; mereka justru memanggilnya kembali ke ranah perdebatan, agar ia tidak berubah menjadi dogma yang tak tersentuh kritik.
Representasi yang Mengatur Realitas
Mari kita berkunjung ke sebuah desa di India Selatan. Di situ ada sebuah proyek irigasi berbasis “partisipasi masyarakat.” Pernah dipuji sebagai contoh keberhasilan pendekatan pembangunan baru. Para petani duduk melingkar, menggambar peta saluran air di tanah, mendiskusikan distribusi, menyebutkan “pengetahuan lokal” mereka tentang musim dan tanah. Laporan proyek menuliskan bahwa sistem tersebut lahir dari bawah, dari people’s knowledge. Namun, seperti yang ditunjukkan David Mosse dalam babnya yang penting, realitas di balik layar jauh lebih kompleks: keputusan strategis tetap mengikuti logika birokrasi dan tuntutan donor; sementara bahasa partisipasi dipakai untuk merepresentasikan proyek sebagai responsif dan demokratis (Mosse, 2001).
Dalam bab “People’s Knowledge, Participation and Patronage”, Mosse membedah dengan cermat hubungan antara operasi proyek pembangunan dan representasi yang menyertainya. Pada bagian pengantar dan pembahasan tentang participation and bureaucratic planning, ia menunjukkan bahwa partisipasi sering kali bukan mekanisme yang mengubah perencanaan birokratis, melainkan cara untuk menerjemahkan kebutuhan birokrasi ke dalam bahasa lokal yang dapat diterima (Mosse, 2001).
Menurut Mosse, birokrasi pembangunan bekerja dengan kebutuhan akan koherensi, laporan keberhasilan, dan kesesuaian dengan kerangka kebijakan. Dalam konteks ini, “pengetahuan masyarakat” tidak berdiri sebagai sumber otonom, melainkan dipilih, disaring, dan dikemas agar selaras dengan logika proyek. Partisipasi menjadi proses di mana masyarakat belajar berbicara dalam bahasa yang dikenali birokrasi, sementara birokrasi menampilkan dirinya sebagai pendengar yang responsif.
Ia memperkenalkan gagasan penting tentang perbedaan antara operations dan representations. Operasi proyek—apa yang benar-benar dilakukan, dinegosiasikan, dikompromikan—sering kali jauh lebih cair dan pragmatis. Namun representasi proyek—bagaimana ia dituliskan, dilapor-kan, dan dipahami publik—harus tampak konsisten dengan narasi partisipatif. Dalam banyak kasus, menurut Mosse, bukan praktik yang mengikuti kebijakan, melainkan kebijakan yang disesuaikan secara retrospektif untuk membenarkan praktik yang sudah berjalan.
Partisipasi, dalam kerangka ini, bukanlah ilusi total; ia memiliki efek sosial nyata. Namun ia juga menjadi mekanisme patronase baru. Hubungan antara staf proyek dan elite lokal sering kali dimediasi oleh jaringan sosial, kepentingan politik, dan struktur kekuasaan desa. “Community” bukan entitas netral; ia adalah arena relasi patron-klien, hierarki kasta, dan ketimpangan gender. Dengan demikian, seperti yang disimpulkan Mosse, partisipasi lebih tepat dipahami sebagai bagian dari politik lokal daripada sebagai koreksi teknokratik terhadapnya (Mosse, 2001).
Agensi, Institusi, dan Ilusi Individu Rasional
Jika Mosse menyoroti bagaimana partisipasi direpresentasikan dan dijalankan dalam praktik proyek, Frances Cleaver memperluas kritik pada fondasi teoretisnya. Dalam bab “Institutions, Agency and the Limitations of Participatory Approaches to Development”, Cleaver memper-tanyakan asumsi dasar yang menopang diskursus partisipasi (Cleaver, 2001). Pada bagian awal tentang participation in development discourse, Cleaver menunjukkan bahwa partisipasi sering dibingkai sebagai sarana pemberdayaan individu rasional yang, jika diberi ruang, akan membuat keputusan kolektif demi kepentingan bersama. Namun asumsi ini, menurutnya, terlalu me-nyederhanakan realitas sosial. Ia mengingatkan bahwa individu tidak bertindak dalam ruang hampa, melainkan dalam jaringan institusi sosial—norma, tradisi, relasi kekuasaan—yang membatasi sekaligus membentuk pilihan mereka.
Dalam pembahasan tentang institutionalism, Cleaver mengkritik pendekatan partisipatif yang terlalu normatif terhadap institusi lokal. Banyak proyek mengidealkan “institusi komunitas” sebagai wadah alami demokrasi. Padahal institusi-institusi itu sering bersifat eksklusif dan reproduktif terhadap ketimpangan. Cleaver mengusulkan pendekatan yang lebih “institutionally embedded”, yakni memahami bahwa perubahan sosial terjadi melalui adaptasi, negosiasi, dan bahkan “bricolage”—penggabungan elemen lama dan baru secara pragmatis.
Konsep bricolage menjadi kontribusi penting Cleaver. Ia menolak model partisipasi yang membayangkan pembentukan institusi baru yang rasional dan transparan secara instan. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa masyarakat membangun aturan dan praktik melalui kombinasi kebiasaan, simbol, dan kepentingan yang telah ada. Dalam kerangka ini, partisipasi bukanlah desain yang bisa dipaksakan dari luar, melainkan proses yang tertanam dalam sejarah sosial.
Pada bagian tentang model of individuals, Cleaver mengkritik asumsi bahwa individu selalu memiliki kapasitas dan motivasi untuk berpartisipasi secara aktif. Waktu, sumber daya, dan posisi sosial memengaruhi siapa yang bisa hadir dan bersuara. Partisipasi sering kali menuntut biaya sosial dan ekonomi yang tidak merata. Dengan demikian, klaim inklusivitas bisa menutupi fakta bahwa yang terlibat adalah mereka yang sudah relatif berdaya. Dalam kesimpulannya, Cleaver menyerukan peninjauan ulang pendekatan partisipatif. Ia tidak menolaknya sepenuh-nya, tetapi mengingatkan bahwa tanpa pemahaman mendalam tentang institusi dan relasi kuasa, partisipasi berisiko menjadi proyek normatif yang dangkal (Cleaver, 2001).
Benang Merah: Antara Representasi dan Realitas
Jika Mosse memperlihatkan bagaimana partisipasi berfungsi sebagai representasi yang menopang legitimasi proyek, Cleaver menunjukkan keterbatasan teoretisnya dalam memahami manusia dan institusi. Keduanya bertemu dalam satu kesadaran: partisipasi bukanlah ruang netral. Ia adalah arena di mana birokrasi, patronase, norma sosial, dan agensi individu saling berkelindan.
Dalam sintesis kedua bab ini, terlihat bahwa “pengetahuan masyarakat” tidak otomatis membebaskan jika ia difilter oleh logika proyek (Mosse, 2001), dan bahwa “pemberdayaan individu” tidak bermakna jika struktur institusional yang membatasi tidak dipahami (Cleaver, 2001). Partisipasi, alih-alih menjadi solusi teknis, harus diperlakukan sebagai proses sosial-politik yang kompleks.
Kedua penulis, dengan cara berbeda, menggeser fokus dari teknik partisipatif ke konteks yang lebih luas: sejarah lokal, jaringan patronase, norma gender, kepentingan birokrasi, dan struktur institusi. Mereka mengingatkan bahwa keberhasilan partisipasi tidak dapat diukur hanya dari prosedur—berapa banyak pertemuan digelar, berapa banyak peta digambar—melainkan dari bagaimana relasi kuasa dinegosiasikan dan siapa yang benar-benar memperoleh kendali atas keputusan.
Dengan demikian, bab Mosse dan Cleaver memperdalam tesis utama buku ini: tirani partisipasi tidak selalu muncul sebagai represi terang-terangan, tetapi sebagai normalisasi prosedur yang tampak inklusif. Di balik meja rapat desa dan lembar laporan proyek, tersimpan pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang mendefinisikan realitas, dan siapa yang hidup di dalamnya?
Produksi Partisipasi
Di sebuah ruang rapat berpendingin udara di Washington D.C., seorang konsultan pembangun-an mempresentasikan desain proyek baru yang “partisipatif.” Diagram alur, matriks logis, dan indikator proses diproyeksikan ke layar. Di desa yang akan menjadi lokasi proyek, para fasilitator kelak akan menggelar peta partisipatif, diskusi kelompok terfokus, dan lokakarya visi bersama. Semua prosedur telah dirancang agar masyarakat “terlibat.” Namun seperti dicatat Paul Francis dalam esainya tentang Participatory Development at the World Bank, yang sering kali menjadi pusat perhatian bukanlah perubahan relasi kuasa atau distribusi sumber daya, melainkan kepatuhan pada prosedur—pada process itu sendiri (Francis, 2001).
Partisipasi menjadi sesuatu yang dapat diproduksi, didokumentasikan, dan diaudit. Francis menunjukkan bahwa adopsi participatory rural appraisal (PRA) dan pendekatan serupa oleh Bank Dunia bukan sekadar transformasi etis, melainkan juga transformasi administratif. PRA yang awalnya lahir sebagai kritik terhadap teknokrasi pembangunan—dengan menekankan pengetahuan lokal, visualisasi bersama, dan pembalikan hierarki antara “ahli” dan “masyarakat” —ketika masuk ke dalam birokrasi besar, berubah fungsi. Ia menjadi seperangkat teknik yang bisa distandardisasi. Dalam konteks ini, yang utama adalah memastikan bahwa tahapan konsultasi telah dilakukan, bahwa daftar hadir lengkap, bahwa laporan partisipasi terlampir. Francis menyebut adanya “primacy of process”: proses lebih penting daripada substansi (Francis, 2001).
Di tangan lembaga multilateral, partisipasi menjadi bahasa universal yang menjembatani tuntutan donor, pemerintah, dan masyarakat sipil. Namun bahasa ini juga mengaburkan konflik. Dengan menekankan konsensus dan “community ownership,” pendekatan partisipatif sering kali menghindari pembahasan tentang relasi kuasa struktural—tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan anggaran, menentukan prioritas, dan memegang hak veto. Dalam kerangka Bank Dunia, partisipasi harus kompatibel dengan jadwal proyek, kerangka anggaran, dan sistem pelaporan. Maka, seperti diisyaratkan Francis, partisipasi yang radikal disaring menjadi partisipasi yang dapat dikelola.
Sementara itu, dalam esai “Beyond the Formulaic: Process and Practice in South Asian NGOs,” John Hailey membawa kita ke ruang yang berbeda: kantor-kantor LSM di Asia Selatan, di mana hubungan personal, karisma pemimpin, dan jaringan informal sering kali lebih menentukan daripada manual prosedur (Hailey, 2001). Hailey membandingkan partisipasi sebagai formula—yang mengikuti paket metode baku—dengan partisipasi sebagai interaksi personal. Dalam banyak studi kasusnya, keberhasilan program tidak semata-mata bergantung pada teknik partisipatif, melainkan pada kualitas relasi antara pekerja lapangan dan komunitas.
Hailey menunjukkan bahwa dalam praktik LSM, terutama yang berakar pada gerakan sosial atau kepemimpinan karismatik, partisipasi sering kali terjalin melalui kepercayaan personal dan negosiasi sehari-hari. Di sini, partisipasi bukan sekadar alat metodologis, tetapi bagian dari budaya organisasi. Namun paradoks muncul: ketika LSM tumbuh dan mulai menerima dana besar dari donor internasional, mereka terdorong untuk mengadopsi bahasa dan prosedur formal yang sama seperti lembaga multilateral. Partisipasi yang sebelumnya cair dan relasional menjadi terdokumentasi, diukur, dan dilaporkan. Dalam proses institusionalisasi ini, spontanitas dan kedalaman interaksi bisa tereduksi.
Jika Francis menyoroti bagaimana partisipasi dibingkai dalam birokrasi global, Hailey memperlihatkan ketegangan antara ideal partisipatif dan realitas organisasi di tingkat akar rumput. Keduanya, dalam cara berbeda, memperkuat tesis besar Participation: The New Tyranny? bahwa partisipasi dapat berubah menjadi ortodoksi baru—sebuah doktrin yang jarang dipertanyakan karena diasumsikan selalu baik. Seperti ditunjukkan Cooke dan Kothari dalam pengantar buku, partisipasi dapat menjadi mekanisme disipliner ketika ia memaksa konsensus, menyingkirkan suara yang berbeda, atau memindahkan tanggung jawab kegagalan kepada “komunitas” itu sendiri (Cooke & Kothari, 2001).
Dalam narasi Francis, “produksi partisipasi” di Bank Dunia mencerminkan rasionalitas manajerial modern: apa yang tidak dapat diukur sulit dibenarkan. Maka partisipasi harus terlihat, terdokumentasi, dan sesuai indikator. Dalam narasi Hailey, partisipasi sebagai relasi personal menghadapi risiko kooptasi ketika bertemu tuntutan akuntabilitas donor. Di antara keduanya, kita melihat bagaimana partisipasi bergerak dari kritik terhadap kekuasaan menjadi bagian dari tata kelola kekuasaan.
Relevansi refleksi ini hari ini terasa semakin kuat. Dalam era good governance, stakeholder engagement, dan konsultasi publik digital, partisipasi tetap menjadi mantra. Platform daring memungkinkan ribuan orang “berpartisipasi” melalui survei atau komentar, tetapi keputusan strategis tetap berada di tangan segelintir aktor. Di banyak negara berkembang, proyek infrastruktur besar tetap mensyaratkan “konsultasi masyarakat” sebagai bagian dari penilaian dampak sosial. Namun pertanyaan Francis dan Hailey tetap menggema: apakah partisipasi itu mentransformasi relasi kuasa, atau sekadar memenuhi prosedur?
Prospek ke depan bergantung pada kemampuan untuk memulihkan dimensi politik partisipasi —mengakui konflik, ketimpangan, dan perbedaan kepentingan—alih-alih mereduksinya menjadi teknik fasilitasi. Jika tidak, partisipasi akan terus menjadi ritual administratif: hadir, berbicara, menandatangani daftar, lalu pulang tanpa perubahan berarti. Dengan demikian, melalui telaah terhadap Bank Dunia dan LSM Asia Selatan, Francis dan Hailey tidak menolak partisipasi. Mereka justru mengingatkan bahwa partisipasi bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Ia adalah medan perjuangan, yang bisa membebaskan atau mendisiplinkan, tergantung bagaimana ia dipraktikkan dan oleh siapa. Dalam bayangan ruang rapat Washington dan desa-desa Asia Selatan itu, partisipasi berdiri di persimpangan antara emansipasi dan tata kelola—antara janji demokrasi dan bayang-bayang tirani prosedural.
Kali ini mari kita lihat peristiwa di sebuah desa. Di sebuah balai desa yang dindingnya dipenuhi peta partisipatif dan kertas plano warna-warni, para fasilitator meminta warga duduk me-lingkar. Spidol dibagikan. Diagram pohon masalah digambar. Semua orang “dilibatkan.” Namun seperti ditunjukkan Uma Kothari dalam esainya Power, Knowledge and Social Control in Participatory Development, adegan yang tampak demokratis itu tidak pernah netral. Ia adalah panggung di mana pengetahuan dipilih, suara disaring, dan norma sosial diteguhkan kembali (Kothari, 2001).
Kothari memulai dengan argumen tajam bahwa partisipasi telah menjadi a new grand narrative of development—narasi agung baru yang nyaris tak terbantahkan. Jika modernisasi pernah menjadi bahasa universal pembangunan, kini partisipasi menggantikannya. Ia diasumsikan sebagai obat bagi kegagalan proyek top-down, sebagai jaminan legitimasi moral. Namun dalam statusnya sebagai narasi besar, partisipasi justru kehilangan ketajamannya. Ia berubah dari kritik terhadap kekuasaan menjadi bagian dari bahasa kekuasaan itu sendiri. Dalam kerangka ini, Kothari menunjukkan bagaimana partisipasi sering kali menjadi sarana reassertion of power and social control. Alih-alih menggeser relasi kuasa, praktik partisipatif kerap memindahkannya secara halus. Fasilitator menentukan agenda, metode, dan batas diskusi. Bahasa teknis pembangunan membingkai apa yang boleh dianggap sebagai “masalah” dan “solusi.” Dengan mengatasnamakan konsensus, proses partisipatif dapat menekan konflik terbuka dan menghaluskan perbedaan kepentingan. Konsensus bukan sekadar hasil, tetapi mekanisme disipliner.
Lebih jauh, Kothari mengamati bagaimana partisipasi berperan dalam building consensus and the reification of social norms. Dalam diskusi kelompok, suara yang dianggap “representatif” sering kali adalah suara elite lokal—tokoh adat, kepala desa, laki-laki dewasa—sementara perempuan, kaum muda, atau kelompok marginal tetap berada di pinggiran. Ketika “komunitas” diperlakukan sebagai entitas homogen, norma dominan dalam komunitas itu dibekukan dan dilegitimasi ulang. Dengan demikian, partisipasi dapat memperkuat hierarki internal alih-alih menantangnya.
Kothari juga berbicara tentang the purification of knowledge and space. Dalam banyak praktik partisipatif, ruang diskusi diatur sedemikian rupa agar terlihat setara: duduk melingkar, tanpa meja tinggi, menggunakan gambar alih-alih teks. Namun ruang itu tetap dibingkai oleh logika proyek. Pengetahuan lokal yang “diterima” adalah yang kompatibel dengan tujuan pembangun-an. Pengetahuan yang dianggap terlalu politis, konfrontatif, atau tidak sesuai indikator sering kali disisihkan. Dengan kata lain, tidak semua pengetahuan lokal diundang; hanya yang telah “dimurnikan.”
Namun Kothari tidak berhenti pada kritik. Ia melihat partisipasi sebagai performance—sebuah pertunjukan sosial yang, justru karena sifatnya yang performatif, membuka kemungkinan subversi. Dalam celah-celah ritual partisipatif, aktor lokal dapat memainkan peran ganda, menyampaikan pesan terselubung, atau memanfaatkan bahasa pembangunan untuk kepentingan mereka sendiri. Partisipasi bukan arena yang sepenuhnya tertutup; ia adalah medan negosiasi yang ambigu (Kothari, 2001). Di sini terdapat potensi pembalikan, meski terbatas.
Jika Kothari membedah partisipasi sebagai mekanisme kekuasaan, Giles Mohan dalam Beyond Participation: Strategies for Deeper Empowerment mengajak pembaca melangkah lebih jauh: bagaimana melampaui partisipasi menuju pemberdayaan yang lebih dalam (Mohan, 2001). Mohan mengaitkan kritik partisipasi dengan teori poskolonial. Ia menunjukkan bahwa wacana “local knowledge” sering kali masih beroperasi dalam kerangka kolonial yang lama—di mana “yang lokal” diromantisasi sebagai otentik, tetapi tetap ditempatkan dalam relasi subordinat terhadap struktur global.
Mohan mengingatkan bahwa the pitfalls of participatory research terletak pada kecenderungannya mengisolasi lokal dari konteks struktural. Dengan fokus pada desa atau komunitas, pendekatan partisipatif bisa mengabaikan ekonomi politik yang lebih luas: pasar global, kebijakan negara, warisan kolonial. Seolah-olah kemiskinan dapat diatasi hanya dengan meningkatkan kapasitas komunitas, tanpa mengubah struktur ketimpangan yang melingkupinya.
Dalam kritiknya, Mohan tidak menolak “going local,” tetapi ia mengusulkan alternative possibilities of going local yang lebih reflektif dan politis. Artinya, keterlibatan lokal harus disertai analisis kekuasaan lintas skala—menghubungkan pengalaman komunitas dengan dinamika nasional dan global. Pemberdayaan yang lebih dalam mensyaratkan solidaritas, advokasi, dan transformasi institusional, bukan sekadar teknik fasilitasi partisipatif.
Jika disintesiskan, Kothari dan Mohan berbicara dalam nada yang saling melengkapi. Kothari memperlihatkan bagaimana partisipasi, sebagai narasi agung baru, dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang halus—mendisiplinkan melalui konsensus, memurnikan pengetahuan, dan meneguhkan norma. Mohan, dari sudut poskolonial, menunjukkan bahwa bahkan ketika partisipasi mengakui “pengetahuan lokal,” ia tetap berisiko terjebak dalam struktur global yang tidak berubah. Keduanya mengajak kita untuk melihat partisipasi bukan sebagai titik akhir, tetapi sebagai arena yang harus terus dipersoalkan.
Dalam dunia pembangunan hari ini—yang dipenuhi jargon stakeholder engagement, co-creation, dan community-driven development—analisis mereka tetap relevan. Partisipasi digital, konsultasi daring, dan survei publik mungkin memperluas jangkauan suara, tetapi tidak otomatis menggeser struktur kekuasaan. Tanpa refleksi kritis, partisipasi bisa menjadi ritual legitimasi. Namun dengan kesadaran akan relasi kuasa, sejarah kolonial, dan dinamika global, partisipasi masih dapat menjadi ruang kemungkinan.
Di balai desa dengan peta warna-warni itu, pertanyaannya bukan lagi apakah masyarakat berbicara. Pertanyaannya adalah: siapa yang menentukan makna dari apa yang mereka katakan, dan bagaimana suara itu terhubung dengan perubahan struktural yang lebih luas? Di situlah, sebagaimana ditunjukkan Kothari dan Mohan, masa depan partisipasi dipertaruhkan—antara kontrol sosial yang halus dan pemberdayaan yang sungguh-sungguh.
Catatan Akhir: Menuju Partisipasi Reflektif
Buku ini tidak menolak partisipasi secara total. Ia menyerukan refleksi kritis. Partisipasi perlu dipahami sebagai proses politik, bukan sekadar teknik. Ia harus membuka ruang konflik yang produktif, bukan menekannya. Ia perlu transparan tentang relasi kuasa dan batas-batasnya.
Dalam konteks perubahan iklim, transisi energi, dan ketimpangan global saat ini, partisipasi tetap penting. Namun ia harus disertai akuntabilitas struktural dan distribusi sumber daya yang adil. Paulo Freire pernah menulis bahwa pembebasan sejati lahir dari dialog yang otentik, bukan manipulatif (Freire, 1970). Partisipasi masa depan yang relevan adalah partisipasi yang sadar diri—yang mengakui risiko tirani dan secara aktif menghindarinya.
Akhirnya, Participation: The New Tyranny? adalah buku yang mengganggu kenyamanan. Ia tidak menghancurkan ide partisipasi, tetapi merobek selubung romantismenya. Dalam dunia yang semakin memuja inklusivitas sebagai slogan, buku ini mengingatkan bahwa inklusi tanpa kekuasaan adalah ilusi. Seperti puisi Rumi yang sering dikutip dalam diskursus dialog: “Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I’ll meet you there.” Namun Cooke dan Kothari mungkin akan menambahkan: pastikan lapangan itu tidak sudah dipagari sebelumnya.
Muara Enim, Sumatera Selatan, 13 Februari 2026
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
- Arendt, H. (1958). The human condition. University of Chicago Press.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, *35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225
- Chambers, R. (1997). Whose reality counts? Putting the first last. Intermediate Technology Publications.
- Cleaver, F. (2001). Institutions, agency and the limitations of participatory approaches to development. In B. Cooke & U. Kothari (Eds.), Participation: The new tyranny? (pp. 36–55). Zed Books.
- Cooke, B., & Kothari, U. (Eds.). (2001). Participation: The new tyranny? Zed Books.
- Escobar, A. (1995). Encountering development: The making and unmaking of the Third World. Princeton University Press.
- Ferguson, J. (1994). The anti-politics machine: Development, depoliticization, and bureaucratic power in Lesotho. University of Minnesota Press.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Francis, P. (2001). Participatory development at the World Bank: The primacy of process. In B. Cooke & U. Kothari (Eds.), Participation: The new tyranny? (pp. 72–87). Zed Books.
- Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Continuum.
- Hailey, J. (2001). Beyond the formulaic: Process and practice in South Asian NGOs. In B. Cooke & U. Kothari (Eds.), Participation: The new tyranny? (pp. 88–101). Zed Books.
- Ibn Khaldun. (1967). The Muqaddimah (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press.
- Kothari, U. (2001). Power, knowledge and social control in participatory development. In B. Cooke & U. Kothari (Eds.), Participation: The new tyranny? (pp. 139–152). Zed Books.
- Mohan, G. (2001). Beyond participation: Strategies for deeper empowerment. In B. Cooke & U. Kothari (Eds.), Participation: The new tyranny? (pp. 153–167). Zed Books.
- Mosse, D. (2001). ‘People’s knowledge’, participation and patronage: Operations and representations in rural development. In B. Cooke & U. Kothari (Eds.), Participation: The new tyranny? (pp. 16–35). Zed Books.
- Young, I. M. (1990). Justice and the politics of difference. Princeton University Press.
