Rubarubu #118
Decolonising the Mind:
Ketika Bahasa Menjadi Penjara Tak Terlihat
Ngũgĩ wa Thiong’o pernah menceritakan sebuah momen yang mengubah hidupnya. Di sekolah kolonial Kenya, ia menyaksikan bagaimana anak-anak yang fasih berbahasa Inggris dipuji dan dimuliakan, sementara mereka yang berbicara dalam bahasa ibu—Gikuyu—dipermalukan, dihukum, bahkan dipukul. Bahasa yang mereka gunakan di rumah, bahasa yang mengandung lagu pengantar tidur, cerita rakyat, dan doa leluhur, secara sistematis diperlakukan sebagai tanda kebodohan dan keterbelakangan. Dari pengalaman itulah Ngũgĩ menarik kesimpulan radikal: kolonialisme tidak hanya menguasai tanah dan tubuh, tetapi terutama pikiran.
Buku Decolonising the Mind lahir dari kesadaran itu—bukan sebagai karya sastra semata, melainkan sebagai manifesto intelektual dan politik tentang bagaimana bahasa bekerja sebagai alat dominasi, dan bagaimana pembebasan sejati hanya mungkin jika kolonialisme mental dilucuti hingga ke akarnya.
Bahasa sebagai Medan Perjuangan
Dalam Preface dan bagian “A Statement”, Ngũgĩ menegaskan posisi politiknya secara terbuka: ia menolak bahasa kolonial (Inggris) sebagai medium utama ekspresi sastra Afrika dan memilih menulis dalam bahasa Gikuyu dan Swahili. Keputusan ini bukan nostalgia romantik, melain-kan tindakan politik sadar.
Ngũgĩ menulis bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan: “the carrier of culture, and culture carries the entire body of values by which we come to perceive ourselves and our place in the world.”
Bahasa kolonial, menurutnya, telah memutus hubungan antara orang Afrika dengan sejarah, ingatan kolektif, dan imajinasi masa depan mereka. Dalam sistem kolonial, bahasa Eropa menjadi bahasa kekuasaan, pendidikan, hukum, dan kemajuan, sementara bahasa lokal direduksi menjadi bahasa rumah tangga—tidak ilmiah, tidak modern, tidak berharga. Di sini, Ngũgĩ memperkenalkan tesis utama buku ini: kolonialisme bekerja paling efektif ketika yang dijajah mulai melihat dunia dengan mata penjajah.
Dalam Pengantar, Ngũgĩ memperluas argumennya ke tingkat global. Ia berbicara tentang apa yang ia sebut sebagai “the universal language of struggle”—bukan bahasa tunggal secara linguistik, tetapi bahasa perlawanan yang berakar pada pengalaman konkret rakyat tertindas. Bahasa sebagai sebuah perjuangan universal. Ia menolak gagasan universalisme Barat yang mengklaim netralitas dan kemajuan, sambil menunjukkan bahwa apa yang disebut “universal” sering kali hanyalah pengalaman Eropa yang dipaksakan sebagai norma dunia. Sebaliknya, Ngũgĩ menawarkan universalisme dari bawah: solidaritas antarbangsa tertindas yang saling berbicara dari bahasa dan pengalaman mereka sendiri.
Pandangan ini sejalan dengan Frantz Fanon yang menulis dalam Black Skin, White Masks:
“To speak a language is to take on a world, a culture.”
Bahasa, Sastra, dan Kekuasaan
Sepanjang buku, Ngũgĩ membedah bagaimana:
- Sistem pendidikan kolonial menciptakan keterputusan antara anak dan lingkungannya sendiri.
- Sastra Afrika berbahasa Eropa sering kali, tanpa disadari, mereproduksi struktur kolonial dalam imajinasi dan narasi.
- Penghancuran bahasa ibu berarti penghancuran epistemologi lokal—cara mengetahui, merasakan, dan memaknai dunia.
Ngũgĩ mengkritik keras apa yang ia sebut sebagai “cultural bomb”: “The effect of a cultural bomb is to annihilate a people’s belief in their names, in their languages, in their environment, in their heritage of struggle.”
Namun buku ini bukan ratapan pesimistis. Ngũgĩ juga menelusuri tradisi sastra lisan Afrika, teater rakyat, dan bahasa sebagai ruang resistensi. Dengan menulis dalam bahasa lokal, ia percaya sastra dapat kembali menjadi milik rakyat—bukan elit terdidik yang terasing dari komunitasnya sendiri.
Walau ditulis dalam konteks Afrika pascakolonial, Decolonising the Mind terasa semakin relevan hari ini. Itulah neokolonialisme bahasa hari ini. Globalisasi, ekonomi pengetahuan, dan tekno-logi digital telah menciptakan neokolonialisme bahasa baru:
- Bahasa Inggris menjadi syarat mobilitas global.
- Bahasa lokal tersingkir dari sains, teknologi, dan kebijakan publik.
- Pengetahuan yang tidak ditulis dalam bahasa global dianggap tidak sahih.
Noam Chomsky menyebut ini sebagai manufacturing consent dalam ranah budaya, sementara Pierre Bourdieu menjelaskannya sebagai kekerasan simbolik—ketika dominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar.
Dalam konteks Indonesia, buku Ngũgĩ membuka cermin yang tidak nyaman. Indonesia memang memiliki Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional anti-kolonial yang relatif berhasil. Namun, di bawahnya, ratusan bahasa daerah menghadapi kepunahan. Kita mengalami kolonialisme mental melalui bahasa.
Lebih jauh lagi, dalam dunia akademik, bisnis, dan kebijakan:
- Bahasa Inggris menjadi ukuran kecerdasan dan kompetensi.
- Pengetahuan lokal sering dianggap tidak “ilmiah”.
- Kurikulum global lebih dihargai daripada kearifan setempat.
Pemikir Muslim seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas pernah memperingatkan bahwa kolonialisme modern bekerja melalui: “the loss of adab—the loss of proper order in knowledge.” Dalam terang Ngũgĩ, krisis ini bukan sekadar linguistik, tetapi krisis identitas dan martabat epistemik.
Dekolonisasi sebagai Proyek Panjang
Ngũgĩ tidak menawarkan solusi instan. Dekolonisasi pikiran adalah proyek lintas generasi. Ia menuntut:
- Reformasi pendidikan yang menghargai bahasa ibu.
- Produksi pengetahuan multibahasa.
- Solidaritas Global South untuk melawan hegemoni kultural.
Penyair Palestina Mahmoud Darwish pernah menulis: “We have on this earth what makes life worth living.” Bahasa, bagi Ngũgĩ, adalah bagian dari itu—bukan sekadar alat, tetapi rumah bagi ingatan dan harapan.
Dalam era yang kolonialisme masih dalam mengakar bahasa sebagai medan pertarungan. Dalam dunia sastra, teater, dan bentuk-bentuk budaya lainnya. Bagi penulis buku ini, bahasa adalah perebutan jiwa afrika. Ngũgĩ wa Thiong’o membuka inti argumentasi Decolonising the Mind dengan satu pertanyaan yang tampak sederhana tetapi sesungguhnya radikal: dalam bahasa apa Afrika menceritakan dirinya sendiri? Pertanyaan ini menjadi poros dari bab “The Language of African Literature” dan mengalir secara organik ke bab “The Language of African Theatre”, membentuk satu kesatuan pemikiran tentang bagaimana kolonialisme tidak hanya menguasai wilayah dan ekonomi, tetapi juga mengatur imajinasi, ekspresi artistik, dan hubungan rakyat dengan dirinya sendiri.
Dalam pembahasan tentang bahasa sastra Afrika, Ngũgĩ menunjukkan bahwa kolonialisme bekerja paling efektif ketika ia berhasil memisahkan bahasa dari pengalaman hidup rakyat. Di bawah sistem kolonial, bahasa Eropa—terutama Inggris dan Prancis—diposisikan sebagai satu-satunya bahasa yang sah untuk berpikir secara “tinggi”: bahasa ilmu, sastra, filsafat, dan kemajuan. Sebaliknya, bahasa Afrika direduksi menjadi bahasa rumah, pasar, atau ritual—bahasa yang hidup, tetapi tidak dianggap mampu memikul beban pemikiran modern.
Ngũgĩ menegaskan bahwa pemisahan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari proyek politik yang disengaja. Dalam “The Language of African Literature”, ia menelusuri bagaimana pen-didikan kolonial menciptakan generasi penulis Afrika yang secara teknis berbicara tentang Afrika, tetapi berpikir dan membayangkannya melalui kategori Eropa. Sastra Afrika berbahasa kolonial sering kali, menurut Ngũgĩ, terjebak dalam paradoks: berusaha mengkritik kolonial-isme, tetapi menggunakan bahasa yang membawa nilai, hierarki, dan logika kolonial itu sendiri.
Ia menyebut proses ini sebagai dampak dari cultural bomb—ledakan budaya yang menghancur-kan kepercayaan suatu bangsa terhadap bahasa, sejarah, dan kapasitas kreatifnya sendiri. Ketika seorang penulis Afrika merasa bahwa pengalaman desanya hanya layak ditulis dalam bahasa Inggris agar dianggap “bernilai universal”, maka kolonialisme telah berhasil menanam-kan dirinya di dalam kesadaran. Dalam kerangka ini, Ngũgĩ tidak menolak kualitas sastra penulis Afrika berbahasa Eropa, tetapi mempertanyakan harga epistemik dan politik yang harus dibayar.
Dari sastra, Ngũgĩ bergerak ke teater Afrika, dan di sinilah argumennya menjadi semakin konkret dan membumi. Dalam “The Language of African Theatre”, ia menggambarkan teater bukan sekadar sebagai teks tertulis, tetapi sebagai peristiwa sosial kolektif—ruang di mana bahasa, tubuh, musik, dan penonton menyatu. Teater tradisional Afrika, sebelum kolonialisme, tidak mengenal pemisahan antara seniman dan rakyat; ia hidup di tengah komunitas, meng-gunakan bahasa sehari-hari, dan berbicara langsung tentang relasi kekuasaan, kerja, penderita-an, dan harapan.
Namun kolonialisme memutus hubungan itu. Teater modern yang diajarkan di sekolah-sekolah kolonial dipindahkan ke ruang tertutup, ditulis dalam bahasa asing, dan ditujukan kepada elit terdidik. Akibatnya, teater kehilangan daya subversifnya. Ia tidak lagi berbicara kepada rakyat, melainkan tentang rakyat—dari jarak aman.
Ngũgĩ menulis dari pengalaman langsungnya dalam mendirikan teater komunitas di Kamiriithu, Kenya, di mana pertunjukan dilakukan dalam bahasa Gikuyu dan melibatkan petani serta buruh sebagai aktor dan penonton sekaligus. Pengalaman ini, yang ia refleksikan dalam “The Language of African Theatre”, menunjukkan bahwa ketika bahasa rakyat digunakan, teater berubah menjadi alat kesadaran politik. Tidak mengherankan jika proyek ini kemudian ditekan dan dilarang oleh negara pascakolonial yang mewarisi struktur kekuasaan kolonial. Dari sini, terlihat jelas bahwa bagi Ngũgĩ, bahasa bukan persoalan estetika semata, tetapi persoalan kekuasaan. Sastra dan teater bukan hanya soal siapa yang berbicara, tetapi kepada siapa, dalam bahasa apa, dan dengan konsekuensi politik apa. Bahasa kolonial menciptakan jarak—antara penulis dan rakyat, antara seni dan kehidupan, antara kritik dan perubahan nyata.
Namun Ngũgĩ tidak jatuh pada romantisisme buta terhadap masa lalu. Ia tidak mengklaim bahwa semua yang berbahasa Afrika otomatis membebaskan. Yang ia perjuangkan adalah rekonsiliasi antara bahasa dan pengalaman hidup, antara ekspresi budaya dan struktur material penindasan. Bahasa ibu, dalam pandangannya, memungkinkan rakyat untuk mengenali diri mereka sendiri sebagai subjek sejarah, bukan sekadar objek narasi orang lain. Dengan menyatu-kan analisis sastra dan teater, dua bab ini membentuk argumen sentral buku: dekolo-nisasi sejati harus dimulai dari dekolonisasi bahasa dan imajinasi. Tanpa itu, kemerdeka-an politik hanya akan melahirkan elit baru yang berbicara dengan suara lama, menggunakan kata-kata penjajah untuk mengelola dunia yang masih timpang.
Dalam konteks yang lebih luas, apa yang ditulis Ngũgĩ tentang Afrika bergema kuat di berbagai belahan Global South. Di Asia, Amerika Latin, dan termasuk Indonesia, pertanyaan yang sama tetap relevan: sejauh mana bahasa pendidikan, seni, dan pengetahuan kita masih bekerja dalam logika kolonial? Dan sejauh mana bahasa lokal—yang memuat sejarah penderitaan dan perlawanan—masih diberi ruang untuk membentuk masa depan?
Dua bab ini, jika dibaca bersama, bukan sekadar kritik sastra atau teater, melainkan undangan untuk membayangkan ulang hubungan antara bahasa, rakyat, dan pembebasan. Ngũgĩ tidak menawarkan jalan mudah, tetapi ia memberikan kompas moral dan intelektual: bahwa seni yang benar-benar membebaskan harus kembali berbicara dari, oleh, dan untuk rakyat—dengan bahasa yang lahir dari kehidupan mereka sendiri.
Untuk Siapa Sastra Ditulis
Jika pada bab-bab sebelumnya Ngũgĩ wa Thiong’o memetakan bahasa sebagai medan kolonisasi budaya dalam sastra dan teater, maka dalam “The Language of African Fiction” dan “The Quest for Relevance”, ia membawa pembaca ke jantung persoalan yang lebih dalam: siapa yang men-jadi subjek sastra Afrika, dan untuk siapa sastra itu sesungguhnya hidup? Di sinilah bahasa tidak lagi hanya menjadi alat ekspresi, tetapi penentu arah moral dan politik dari seluruh proyek kesusastraan.
Ngũgĩ memulai refleksinya tentang fiksi Afrika dengan mengurai sejarah kemunculannya sebagai genre modern yang tumbuh bersamaan dengan pendidikan kolonial. Novel dan cerpen Afrika modern, sebagaimana ia jelaskan dalam “The Language of African Fiction”, lahir dari ketegangan antara dua dunia: dunia pengalaman hidup rakyat Afrika dan dunia bahasa kolonial yang diajarkan sebagai satu-satunya medium sah untuk menuliskan “kesusastraan serius.” Ketegangan ini melahirkan karya-karya yang sering kali berbicara tentang desa, kemiskinan, tanah, dan kolonialisme—namun ditulis dalam bahasa yang tidak digunakan oleh tokoh-tokoh itu dalam kehidupan nyata.
Di titik inilah Ngũgĩ mengajukan kritiknya yang paling tajam. Ia tidak menolak novel sebagai bentuk sastra, juga tidak menafikan nilai estetika karya-karya Afrika berbahasa Inggris atau Prancis. Yang ia persoalkan adalah pemutusan hubungan antara bahasa dan basis sosial pembaca. Ketika fiksi Afrika ditulis dalam bahasa kolonial, pembaca utamanya bukanlah petani, buruh, atau komunitas yang kisahnya diangkat, melainkan elit terdidik—sering kali di kota, bahkan di luar Afrika. Dengan kata lain, pengalaman rakyat Afrika dikemas ulang untuk konsumsi kelas menengah global.
Ngũgĩ melihat ini sebagai bentuk alienasi kultural yang halus namun sistematis. Bahasa kolonial membawa serta cara pandang, struktur kalimat, dan hierarki nilai yang secara perlahan meng-geser pusat makna. Dalam “The Language of African Fiction”, ia menunjukkan bahwa bahkan ketika seorang penulis bermaksud menulis secara kritis tentang kolonialisme, bahasa kolonial tetap memosisikan Eropa sebagai referensi utama—baik sebagai lawan, pembanding, maupun horizon “kemajuan”.
Dari persoalan bahasa fiksi, Ngũgĩ kemudian bergerak ke pertanyaan yang lebih luas dalam “The Quest for Relevance”: apa arti relevansi sastra di masyarakat pascakolonial? Relevansi, baginya, bukan soal popularitas internasional atau pengakuan institusional, melainkan tentang sejauh mana karya sastra berakar dalam perjuangan sosial rakyatnya. Sastra menjadi relevan bukan karena ia memenangkan penghargaan atau masuk kurikulum universitas Barat, tetapi karena ia mampu berbicara dengan bahasa yang dipahami, dirasakan, dan dihidupi oleh komunitasnya sendiri.
Dalam bab ini, Ngũgĩ menolak gagasan bahwa sastra bisa netral atau berdiri di atas politik. Ia menegaskan bahwa dalam masyarakat yang masih ditandai oleh ketimpangan struktural—warisan kolonialisme—setiap pilihan bahasa, tema, dan audiens adalah pilihan politik. Ketika sastra memilih untuk tidak memihak, ia sesungguhnya telah memihak pada status quo. Karena itu, pencarian relevansi adalah pencarian posisi: di pihak siapa sastra berdiri? Ngũgĩ juga mengkritik kecenderungan sebagian intelektual Afrika yang terobsesi pada “universalisme” abstrak, seolah-olah keterikatan pada bahasa dan pengalaman lokal akan mempersempit cakrawala sastra. Sebaliknya, ia berargumen bahwa justru melalui bahasa ibu dan pengalaman konkret rakyat, sastra dapat mencapai dimensi universal yang sejati. Universalisme, dalam pandangannya, tidak lahir dari penyeragaman bahasa, melainkan dari kejujuran pengalaman manusia yang diungkapkan dari konteksnya sendiri.
Dalam sintesis kedua bab ini, tampak bahwa Ngũgĩ sedang membangun etika sastra yang berakar pada tanggung jawab sosial. Fiksi bukan sekadar ruang imajinasi, tetapi medan perjuangan simbolik di mana makna, identitas, dan masa depan dipertarungkan. Bahasa menentukan siapa yang memiliki akses terhadap imajinasi itu, dan relevansi menentukan apakah imajinasi tersebut mampu menggerakkan kesadaran kolektif.
Dengan memilih untuk menulis dalam bahasa Gikuyu, Ngũgĩ tidak sekadar membuat keputusan artistik, tetapi melakukan tindakan dekolonisasi konkret. Ia mengembalikan fiksi ke tangan komunitasnya, menjadikan sastra sebagai ruang dialog, bukan monolog elit. Dalam kerangka ini, sastra tidak lagi berdiri di menara gading, tetapi berjalan di tanah yang retak oleh sejarah—bersama mereka yang selama ini hanya menjadi objek cerita.
Jika dibaca hari ini, dua bab ini terasa sangat aktual. Di tengah globalisasi budaya, pasar buku internasional, dan dominasi bahasa global, pertanyaan Ngũgĩ tetap menggema: apakah kita menulis untuk didengar, atau untuk dipahami?Apakah sastra kita memperluas ruang kebebasan, atau justru memperhalus bentuk-bentuk dominasi lama?
Melalui “The Language of African Fiction” dan “The Quest for Relevance”, Ngũgĩ wa Thiong’o tidak hanya mengkritik sejarah sastra Afrika, tetapi menawarkan visi tentang sastra sebagai praktik pembebasan. Sebuah sastra yang tidak takut pada lokalitasnya, tidak terpesona oleh pengakuan luar, dan tidak lupa bahwa kata-kata, pada akhirnya, harus kembali kepada mereka yang hidup di dalamnya.
Bahasa, Kekuasaan, dan Siapa yang Boleh Berbicara
Ketika Ngũgĩ wa Thiong’o menulis Decolonising the Mind, ia sesungguhnya sedang mengajukan satu pertanyaan yang jauh melampaui Afrika: siapa yang berhak berbicara, dengan bahasa apa, dan untuk siapa? Pertanyaan ini menjembatani pemikiran para teoritikus besar pascakolonial—Fanon, Spivak, Said—serta sosiolog budaya seperti Bourdieu dan pedagog pembebasan seperti Paulo Freire. Dalam konteks Indonesia, gema pertanyaan itu terasa akrab, bahkan menyentuh saraf sejarah kita sendiri.
Ngũgĩ dan Fanon menggunakan bahasa sebagai medan budaya nasional. Frantz Fanon, dalam The Wretched of the Earth, menegaskan bahwa budaya nasional bukanlah folklor statis, melainkan lahir dari perjuangan rakyat melawan dominasi. Bagi Fanon, budaya kolonial memisahkan kaum terdidik dari massa rakyat, dan tugas intelektual pascakolonial adalah kembali ke bahasa, ritme, dan pengalaman rakyat. Ngũgĩ melanjutkan tesis Fanon ini dengan lebih konkret. Jika Fanon berbicara tentang budaya nasional sebagai energi kolektif, Ngũgĩ menunjukkan bahwa bahasa adalah infrastrukturnya. Tanpa bahasa rakyat, budaya nasional hanya menjadi slogan elit. Dalam sastra Afrika berbahasa kolonial, Ngũgĩ melihat apa yang Fanon khawatirkan: narasi tentang rakyat, tetapi tanpa rakyat sebagai pembaca.
Paralelnya di Indonesia tampak jelas. Sastra Indonesia modern—yang lahir bersama bahasa Indonesia—berhasil menciptakan ruang kebangsaan, tetapi sekaligus menggeser bahasa daerah ke pinggiran. Bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Minangkabau, atau Aceh sering hadir sebagai “warna lokal”, bukan sebagai medium utama penciptaan sastra modern. Seperti di Afrika, budaya nasional dibangun, tetapi dengan risiko memutus suara lokal dari pusat produksi makna.
Spivak dan Ngũgĩ: Bisakah Subaltern Berbicara—Jika Bahasanya Disensor? Gayatri Chakravorty Spivak dalam esainya yang terkenal, Can the Subaltern Speak?, mempertanyakan apakah kelompok tertindas benar-benar bisa bersuara, atau hanya “diwakili” oleh bahasa dan struktur elit. Jawaban pesimistis Spivak menemukan resonansi dalam kritik Ngũgĩ terhadap sastra kolonial.
Ngũgĩ akan mengatakan: subaltern bisa berbicara, tetapi hanya jika ia diizinkan berbicara dengan bahasanya sendiri. Ketika bahasa kolonial atau global menjadi satu-satunya medium sah, suara subaltern telah diterjemahkan, disaring, dan sering kali dijinakkan. Ia tidak lagi berbicara, tetapi dibicarakan.
Di Indonesia, ini terlihat ketika cerita tentang petani, nelayan, masyarakat adat, atau buruh migran ditulis dalam bahasa Indonesia akademik atau Inggris untuk konsumsi global. Mereka hadir sebagai tema, tetapi jarang sebagai subjek linguistik. Bahasa daerah mereka tidak masuk ke ruang sastra “serius”, sebagaimana bahasa Gikuyu disingkirkan dari kanon sastra Afrika.
Bourdieu: Bahasa sebagai Modal Simbolik
Pierre Bourdieu membantu kita memahami mengapa bahasa kolonial atau global begitu dominan. Dalam kerangka modal simbolik, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi aset kekuasaan. Bahasa Inggris, Prancis, atau bahkan bahasa Indonesia standar memiliki nilai pasar yang tinggi: ia membuka akses ke pendidikan, penerbitan, dan legitimasi institusional.
Ngũgĩ secara implisit menantang logika ini. Dengan menulis dalam Gikuyu, ia menolak akumulasi modal simbolik global demi redistribusi makna lokal. Ia sadar bahwa pilihannya membuatnya kehilangan pasar internasional, tetapi justru di situlah etika politiknya.
Indonesia menghadapi dilema serupa. Menulis dalam bahasa Inggris memberi visibilitas global; menulis dalam bahasa Indonesia memberi legitimasi nasional; menulis dalam bahasa daerah sering kali berarti kehilangan keduanya. Bahasa daerah menjadi miskin modal simbolik, meskipun kaya pengalaman. Ngũgĩ mengingatkan bahwa ketimpangan ini bukan alamiah, melainkan hasil sejarah kekuasaan.
Edward Said: Bahasa dan Representasi
Edward Said, dalam Orientalism, menunjukkan bagaimana Barat membangun Timur melalui bahasa representasi. Ngũgĩ memperluas kritik ini dengan menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya merepresentasikan Afrika dari luar, tetapi juga menanamkan cara pandang kolonial ke dalam pikiran kaum terjajah sendiri. Ketika penulis Afrika menulis tentang diri mereka dengan bahasa kolonial dan kategori Barat, mereka berisiko mereproduksi orientalisme dari dalam. Hal yang sama terjadi di Indonesia ketika narasi tentang “tradisi”, “kemiskinan”, atau “kearifan lokal” disesuaikan dengan selera pasar global—sering kali demi hibah, festival sastra, atau penerbit internasional.
Paulo Freire: Bahasa, Kesadaran, dan Pembebasan
Paulo Freire memberi dimensi pedagogis pada proyek Ngũgĩ. Dalam Pedagogy of the Oppressed, Freire menegaskan bahwa bahasa adalah medium kesadaran (conscientização). Pendidikan yang memaksakan bahasa elite tanpa dialog adalah bentuk penindasan. Ngũgĩ menerapkan pedagogi Freirean dalam sastra: menulis dalam bahasa rakyat bukan nostalgia, tetapi praktik dialogis. Sastra menjadi ruang belajar bersama, bukan ceramah dari atas. Di Indonesia, ini mengingatkan pada tradisi lisan, sastra daerah, dan teater rakyat—yang sering dipinggirkan oleh kurikulum dan pasar buku.
Catatan Akhir: Indonesia, Di Antara Nasionalisme Bahasa dan Dekolonisasi Pikiran
Indonesia memiliki sejarah unik. Bahasa Indonesia adalah alat emansipasi nasional, bukan bahasa kolonial. Namun, setelah kemerdekaan, ia juga menjadi alat standardisasi yang kadang mengorbankan pluralitas linguistik. Di era globalisasi, bahasa Inggris menambah lapisan baru dominasi.
Ngũgĩ memberi pelajaran penting: dekolonisasi bukan berarti menolak bahasa nasional atau global, tetapi mengakhiri hierarki yang membungkam bahasa lain. Sastra Indonesia masa depan mungkin bukan memilih satu bahasa, melainkan membangun ekosistem multibahasa—di mana bahasa daerah, nasional, dan global hidup dalam relasi setara.
Bagi Ngũgĩ dekolonisasi sebagai praktik, bukan metafora. Dan bahasa adalah sesuatu yang nyata. Melalui bahasa setiap orang bisa berpartispasi dalam dekolonialisasi. Mengaitkan Ngũgĩ dengan Fanon, Spivak, Bourdieu, Said, dan Freire menunjukkan bahwa Decolonising the Mind bukan sekadar manifesto sastra Afrika, melainkan panduan etis global. Bahasa adalah medan perjuangan; sastra adalah ruang politik; dan menulis adalah tindakan memilih keberpihakan.
Bagi Indonesia, tantangannya jelas: apakah kita berani membayangkan sastra yang tidak hanya modern dan global, tetapi juga berakar dan beragam secara linguistik? Ngũgĩ mengingatkan kita bahwa masa depan kebudayaan tidak ditentukan oleh bahasa yang paling kuat, melainkan oleh keberanian untuk mendengarkan suara yang lama disisihkan.
Decolonising the Mind adalah seruan moral dan intelektual: bahwa pembebasan politik tanpa pembebasan kultural adalah ilusi. Selama bahasa, imajinasi, dan ukuran nilai kita masih ditentukan oleh pusat-pusat kekuasaan global, kolonialisme belum benar-benar berakhir.
Bagi dunia hari ini—dan bagi Indonesia—buku ini mengingatkan bahwa masa depan yang adil dan berkelanjutan hanya mungkin jika kita berani berpikir, bermimpi, dan mencipta dengan bahasa kita sendiri, sembari tetap berdialog setara dengan dunia.
Cirebon, 23 Februari 2026
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Ngũgĩ wa Thiong’o. (2005). Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature. East African Educational Publishers.
Fanon, F. (1952). Black Skin, White Masks. Grove Press.
https://monoskop.org/images/9/95/Fanon_Frantz_Black_Skin_White_Masks_1967.pdf
Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Harvard University Press.
Chomsky, N. (1989). Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies. South End Press.
Al-Attas, S. M. N. (1993). Islam and Secularism. ISTAC.
Darwish, M. (2000). Unfortunately, It Was Paradise. University of California Press.
