Putusan MK No. 35 Tahun 2013 menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat. Putusan MK 35 tersebut menjadi tonggak dasar bagi Masyarakat Adat untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensi dan wilayah adatnya. Saat ini ada 3 jalur yang dapat ditempuh Masyarakat Adat untuk mendapatkan pengakuan tersebut.

(Indonesian) Adat dan Pemerintah Daerah (Graphic Recording)